Minim Anggaran, DPR Minta Menkeu Lebih Luwes Soal Dana Bencana

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Surya Ranik menyoal minimnya anggaran APBD untuk penanganan bencana dan meminta Kementerian Keuangan memberi keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola dana bencana termasuk untuk mengtatasi kabut asap.
Caroline Voermans | 24 Agustus 2018 22:12 WIB
Kabut asap di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (18/8/2018). - Antara/Jessica Helena Wuysang

Bisnis.com, PONTIANAK – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Surya Ranik menyoal minimnya anggaran APBD untuk penanganan bencana dan meminta Kementerian Keuangan memberi keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola dana bencana termasuk untuk mengtatasi kabut asap.

"Dari hasil pertemuan kami pada 21 Agustus lalu dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD) Kalbar dan Kapolda Kalbar, kami menyimpulkan belum ada keseragaman gerak pemerintah pusat dan pemda dalam mengantisipasi dan menanggulang kabut asap," ungkap Erma pada Jumat (24/8/2018).

Hal ini, lanjutnya, terlihat dari minimnya anggaran penanganan bencana yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Kalbar. Pemprov hanya menganggarkan Rp5 miliar untuk keseluruhan program penanggulangan bencana di Kalbar.

"Anggaran tersebut juga dipotong lagi Rp1,3 miliar untuk mengatasi defisit hampir Rp600 miliar di Pemprov Kalbar. Mirisnya lagi, di Kabupaten Kapuas Hulu, BPBD dibubarkan oleh pemkab setempat. Bagaimana bisa menangani bencana jika organ pemerintah yang berkerja untuk menangani bencana dibubarkan," ujarnya.

Terkait dengan minimnya anggaran tersebut, ia mengimbau Kemenkeu agar lebih luwes dengan memberi keleluasaan kepada pemda untuk menggunakan dana-dana lain yang secara legal dapat digunakan sebagai dana darurat bencana.

Dia menyebutkan contoh Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi yang berada dalam nomenklatur Kementerian Kehutanan untuk dipakai BNPB menanggulangi bencana.

Menurutnya, hutan Kalimantan telah puluhan tahun menyumbang triliunan rupiah pendapatan dari hasil kayu untuk pembangunan Indonesia.

“Ketika Kalimantan menghadapi bencana, Dana Reboisasi ini mestinya bisa dipakai untuk penanggulangan bencana. Tentu saja sesuai dengan prosedur dan prinsip transparansi anggaran, sehingga semua penggunaan uang negara bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Dia bahkan menghimbau Presiden Joko Widodo agar bisa memerintahkan jajaran kementerian terkait untuk melakukan reformulasi anggaran penanganan bencana yang sudah diusulkan RAPBN 2019 dan secara khusus melakukan perubahan cara berpikir dengan mengedepankan prinsip pencegahan daripada penanggulangan bencana.

"Jika pemerintah mulai tahun depan mengubah pola pikir dengan memaksimalkan penanggulangan, kerugian yang lebih besar akibat kabut asap bisa dicegah,” ujarnya.

Tag : Karhutla
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top