Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan masa rekonstruksi pascabencana di Lombok akan dimulai pada September 2018. Rekonstruksi fasilitas umum dan permukiman ditargetkan rampung dalam enam bulan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan dalam dua pekan ke depan pihaknya bakal melakukan persiapan untuk menggelar rekonstruksi pascabencana di Lombok. Sebagaimana diketahui, gempa berkekuatan 6 skala richter mengguncang Lombok dan sekitarnya sejak 29 Juli 2018. Gempa susulan terus mengguncang hingga tiga pekan kemudian.
Menurut Basuki, pihaknya akan menangani rekonstruksi fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan perkantoran. Sementara itu, rumah warga yang rusak berat akan dibangun kembali dengan melibatkan masyarakat.
Baca Juga
Untuk tahap awal, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk rekonstruksi rumah warga yang rusak. Sementara itu, anggaran untuk rekonstruksi fasilitas umum masih direkapitulasi. "Anggaran ini dari BNPB [Badan Nasional penanggulangan bencana] dari pos dana siap pakai," ujarnya di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis (23/8/2018).
Secara khusus, rekonstruksi rumah yang rusak akan menggunakan teknologi RISHA atau rumah instan sederhana sehat. Basuki menyebut, RISHA sudah teruji di berbagai rekonstruksi pascabencana, misalnya rekonstruksi rumah pascagempa dan tsunami di Aceh dan Nias pada 2014, gempa Yogyakarta (2006), dan erupsi Gunung Sinabung (2015).
Basuki mengimbuhkan, teknologi RISHA memungkinkan pembangunan rumah dilakukan dengan cepat karena menggunakan panel knock down. Kementerian PUPR juga membawa cetakan ke Lombok yang bisa digunakan untuk melatih masyarakat membuat komponen RISHA.
Tim yang terdiri dari 150 orang sudah tiba di Lombok untuk mendampingi pembuatan rumah RISHA. Pemerintah sudah mengalokasikan bantuan Rp50 juta per unit untuk membangun kembali rumah warga yang rusak akibat gempa.
Berdasarkan informasi yang dilansir BNPB, sebanyak 71.962 unit rumah rusak dan 36.000 diantaranya rusak berat. Dengan asumsi bantuan Rp50 juta per unit diberikan untuk rumah yang rusak berat, kebutuhan anggaran mencapai Rp1,8 triliun.
Basuki mengisyaratkan anggaran untuk rekonstruksi rumah warga tidak mencukupi. Dia menerangkan, saat ini ada 11.000 unit rumah yang terverifikasi untuk mendapat bantuan. "Jumlah rumah yang rusak kan pasti lebih banyak dari itu," pungkasnya.
