Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah pusat siap menggelontorkan dana sekitar Rp1 triliun untuk mengatasi dampak dari gempa yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB.
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, dana tersebut merupakan anggaran awal sambil menunggu data kerusakan yang lengkap dari pemerintah daerah di daerah terdampak gempa.
“Sejauh ini kita sudah bisa anggarkan awalnya Rp1 triliun dari menteri keuangan. Tapi sambil menunggu data yang lengkap dan akurat dari pemda berapa sebenarnya rumah yang rusak berat, rusak sedang dan ringan,” kata JK di kantor Wakil Presiden RI, kamis (23/8).
Data yang lengkap dari pemerintah daerah dan BNPB menurutnya sangat diperlukan saat ini agar korban yang terdampak semuanya bisa mendapatkan bantuan.
Sebelumnya, seperti dihimpun Bisnis.com Presiden Joko Widodo menyatakan peraturan berupa Instruksi Presiden penanganan gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sudah ditandatangani.
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis usai dirinya berkunjung ke kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).
Presiden menyatakan inpres tersebut membuat kementerian dan lembaga memiliki payung hukum dalam pelaksanaan penanganan gempa bumi di lapangan. "Yang paling penting, kembali lagi, adalah penanganannya. Penanganannya secara nasional telah kita kerjakan bersama dengan provinsi dan kabupaten," kata Presiden.
Menurutnya, pemerintah sedang menyiapkan bantuan bagi rumah yang rusak berat, sedang dan ringan. Pada saat ini, pemberian bantuan itu masih dalam tahap persiapan. Presiden mengatakan bantuan ini diberikan supaya masyarakat bisa segera memperbaiki rumahnya kembali.
Setelah rumah itu diperbaiki, Presiden berharap ada lagi kegiatan ekonomi yang bergerak di Lombok dan situasi kemudian kembali pulih.
Presiden berencana kembali mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk meninjau secara langsung penanganan gempa bumi yang berulang kali terjadi di kawasan tersebut dan menewaskan lebih dari 400 orang.
