BPBD di Jawa & Bali Diminta Segera Kirim Bantuan ke NTB

BPBD terdekat dari NTB, seperti Bali dan Jawa, diinstruksikan segera mengirimkan bantuan personil berikut peralatan penanganan bencana.
Fajar Sidik
Fajar Sidik - Bisnis.com 21 Agustus 2018  |  10:19 WIB
BPBD di Jawa & Bali Diminta Segera Kirim Bantuan ke NTB
Petugas medis memindahkan pasien dari ruang perawatan ke luar ruangan usai terjadi gempa di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Minggu (19/8). Sejumlah pasien di rumah sakit tersebut dipindahkan ke tenda dan lorong rumah sakit pascagempa 7.0 SR yang berpusat di Lombok Timur pada Minggu malam. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta badan penanggulan bencana daerah (BPBD) yang lokasinya paling dekat dari NTB, seperti Bali dan Jawa, agar segera mengirimkan bantuan personil berikut peralatan penanganan bencana. 

Mendagri mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei terkait penanganan dampak bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Salah satu bahasan yang mengemuka dalam koordinasi tersebut adalah mengenai perlunya penanganan secara lebih cepat dan cermat. Sebab masyarakat yang menjadi korban gempa membutuhkan penanganan segera.

"Saya kira hari ini kami membuat radiogram hasil koordinasi kami dengan Pak Willem, bahwa kalau BNPB pesan-beli lagi peralatan itu perlu waktu, maka kami minta pada BPBD di daerah yang dekat dengan NTB mengirimkan segera apa yang dia punya," kata Mendagri dalam siaran pers, Selasa (21/8/2018).

BPBD terdekat dari NTB, seperti Bali dan Jawa, diinstruksikan segera mengirimkan bantuan personil berikut peralatan penanganan bencana. Mendagri menyebut kebutuhan masyarakat terdampak bencana terus mengalami peningkatan.

"Kami sudah memberi surat sbg payung Hukum , Ini sifatnya gotong-royong, disamping Menkeu sudah mengalokasi dana cadangan," jelas Tjahjo.

Mengenai desakan berbagai pihak agar Pemerintah menetapkan bencana NTB sebagai bencana nasional, Mendagri mengatakan ada beberapa pertimbangan untuk menetapkan sebuah kejadian bencana statusnya menjadi bencana nasional.

Pertama, penetapan dilakukan bila Pemerintah Daerah tidak berfungsi. Dalam kenyataannya, sejauh ini Pemda Propinsi dan Kabupaten setempat masih berfungsi dengan baik. Kedua, penetapan dilakukan bila tidak ada akses terhadap sumber daya nasional. Pemerintah sendiri telah mengerahkan sumber daya nasional melalui semua Kementerian/Lembaga.

Ketiga, penetapan bencana nasional dilakukan bila ada regulasi atau peraturan dan perundangan yang menghambat pelaksanaan tanggap darurat. Kenyataannya, semua regulasi yang ada mendukung. Ada juga regulasi kedaruratan melalui dana siap pakai (DSP) dan penggunaannya.

"Saya kira jangan diperdebatkan ini bencana nasional atau tidak, tapi perhatian pem pusat/ secara nasional cukup luar biasa tidak hanya di Lombok tapi di semua area kalau ada kejadian semua," demikian Tjahjo Kumolo.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
gempa lombok

Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top