Bisnis.com, JAKARTA - Kebutuhan berbagai layanan haji dan umrah yang kian kompleks membuka peluang bagi perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) untuk mengembangkan program studi (prodi) terkait dengan bidang tersebut.
Hal itu mengemuka dalam perbincangan informal Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Nizar Ali; Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki; dan Kepala Bagian Data Perencanaan dan Kerja Sama Dalam Negeri Kemenag Ida Noor Qosim, di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Arab Saudi.
Perbincangan pada Sabtu (4/8/2018) dini hari WIB tersebut, sebagaimana dilansir situs resmi Kementerian Agama, dilakukan di sela-sela kegiatan monitoring pelayanan jamaah haji.
Kebutuhan berbagai layanan haji dan umrah memang semakin kompleks baik dari aspek agama maupun non-agama seperti manajemen, bisnis, penyediaan SDM kompeten dan profesional, sampai tata kelola dana haji.
Ketiganya sepakat bahwa perlebangan sedemikianb harus disambut para pemangku kebijakan di lingkungan PTKI untuk mencetak para profesional.
Saat ini, prodi terkait dengan haji dan umrah di lingkungan PTKI berada di dua fakultas yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
Ada pula yang berpandangan prodi bidang haji-umrah itu relevan di Fakultas Tarbiyah (pendidikan) atau Syariah (hukum Islam).
Seiring dengan banyaknya pengembangan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri), fakultas-fakultas nonstudi agama, seperti Ekonomi dan Bisnis juga bermunculan.
Prodi haji-umrah ada yang diletakkan di Fakultas Dakwah, karena terkait dengan Prodi Bimbingan dan Konseling Islam atau Manajemen Dakwah mengingat salah satu layanan penting dalam penyelenggaraan haji-umrah adalah bimbingan ibadah, khususnya manasik haji dan umrah dan turunannya.
Sementara itu, PTKI yang menempatkan Prodi Haji-Umrah di Fakultas Ekonomi-Bisnis dilatarbelakangi pertimbangan melihat aspek manajemen dan bisnis dalam penyelenggaraan haji-umrah yang semakin menantang dan dinamis.
“Yang diperlukan bukan hanya pembimbing ibadah haji profesional, tapi juga tenaga profesional dalam pengelolaan sisi bisnis haji dan umrah, sebagai bisnis jasa yang demand dan animo pasarnya terus meningkat,” kata Nizar Ali, yang juga mantan Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag.
Dia menyerukan pentingnya pembicaraan akademik yang komprehensif para rektor dan pemangku kebijakan PTKI untuk merespons hal itu.
Aspek haji-umrah makin kompleks dan dinamis. Kini, keuangan haji, baik yang berasal dari setoran awal calon jamaah, maupun sisa Dana Abadi Umat, jumlahnya makin besar dan dikelola khusus secara profesional oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, sehingga bisa diinvestasikan, agar manfaatnya makin besar bagi jamaah dan publik luas. Oleh sebab itu, diperlukan pula tenaga terampil bidang keuangan haji.
Dari aspek pariwisata, haji dan umrah merupakan bagian penting dari tren global layanan islamic tourism atau wisata halal yang kini menjadi salah satu faktor signifikan penggerak perputaran ekonomi, baik global maupun domestik.
“Ini berarti, sudah tidak cukup sekadar Prodi, sudah harus jadi fakultas,” kata Mastuki, Juru Bicara Kemenag, yang pernah menjadi Kasubdit di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
Selain mengembangkan Fakultas Haji dan Umrah yang menampung prodi-prodi spesifik, bisa pula berupa Fakultas Wisata Halal atau Pariwisata Islam, sehingga mencakup wisata halal non-haji-umrah, yang kini juga berkembang dan Indonesia memiliki peluang besar.
Sejumlah hotel, sebagai bagian krusial wisata halal, banyak yang mengurus sertifikasi halal, atau mendeklarasikan diri sebagai hotel syariah.
