Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meninjau langsung program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Desa Pangkalan Gelebak, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan.
Peninjauan dilakukan setelah Presiden mencoba kereta ringan Light Rail Transit (LRT) Palembang, Jumat, 13 Juli 2018.
"Ya ini padat karya yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Saya melihat bagus pemanfaatannya membikin infrastruktur yang kecil, jalan desa," ujar Presiden dalam keterangan resminya, Jumat (13/7/2018).
Proyek yang dibangun adalah pengecoran jalan dengan panjang 300 meter.
Anggaran yang digunakan untuk proyek ini sebesar Rp284 juta dan berasal sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan dikerjakan dalam waktu 30 hari.
Selain kemanfaatan dari sisi infrastruktur, Presiden menuturkan, program padat karya tunai juga memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat.
"Tadi saya tanya satu per satu, digaji berapa? Rp95 ribu. Artinya padat karya ini juga memberikan manfaat ekonomi untuk _income_ di masyarakat," lanjutnya.
Baca Juga
Tidak hanya pengecoran jalan, dalam program padat karya tunai ini juga dikerjakan pembangunan sarana sanitasi berupa 30 jamban untuk 30 Kepala Keluarga (KK) dengan anggaran Rp2 juta per jamban.
"Yang kedua saya lihat juga bagus jambanisasi tadi, membikin jamban-jamban keluarga kurang lebih 2 juta per jamban tadi baru dikerjakan di 30 KK, 30 jamban. Ini juga membangun sebuah sanitasi yang baik bagi keluarga, kesehatan lingkungan di kampung," kata Kepala Negara.
Presiden pun mengatakan bahwa penggunaan dana desa, baik untuk irigasi, untuk jalan desa, untuk sanitasi, hingga posyandu, sudah sangat efektif. Dalam 4 tahun terakhir, lanjutnya, pemerintah sudah memberikan Rp187 triliun kepada desa.
"Manfaatnya tentu saja kita ingin perputaran uang di bawah juga semakin banyak," ucapnya.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peninjauan program padat karya tunai ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin dan Bupati Banyuasin SA Supriono.
