Perlukah Semua Daerah Membuat Mal Pelayanan Publik?

Arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya perubahan wajah birokrasi pemerintah, menuju pelayanan yang cepat menuntut banyak inovasi.
David Eka Issetiabudi | 13 Juli 2018 20:00 WIB
Warga mengurus surat tanah di sela-sela peresmian Mal Pelayanan Publik, di Gedung Siola, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/10). - ANTARA/Moch Asim

Bisnis.com, JAKARTA—Arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya perubahan wajah birokrasi pemerintah, menuju pelayanan yang cepat menuntut banyak inovasi.

Bagaimana tidak, untuk urusan perizinan dasar, semacam pembuatan KTP elektronik, akta kelahiran hingga surat pindah penduduk, memerlukan waktu berhari-hari bahkan ada yang berbulan-bulan.

Pelayanan birokrasi yang cepat tidak hanya diinginkan Presiden Jokowi, tetapi juga masyarakat.

Dalam penelusuran Bisnis.com dalam dua pekan terakhir, salah satu mall pelayanan publik yang disiapkan Pemerintah Kota Bekasi tampak membludak.

Jika jam operasi pelayanan dimulai pukul 08.00 WIB, antrean panjang sudah mengular sejak pukul 06.00 WIB.

Apakah hal ini karena kebutuhan pelayanan cepat yang didambakan masyarakat Bekasi, atau karena pelayanan di tingkat kelurahan – hingga kecamatan di Kota Bekasi kurang maksimal?

Mal pelayanan publik yang resmi beroperasi pada 12 Februari lalu, mau tidak mau harus siap menyambut 2,6 juta masyarakat Bekasi yang butuh pelayanan cepat.

Sebagai gambaran, peyananan yang jamak diberikan dalam Mall Pelayanan Publik a.l perpanjangan surat izin mengemudi (SIM), pembayaran pajak kendaraan, pembuatan kartu keluarga, hingga surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Maka jika memang Mall Pelayanan Publik sangat membantu pelayanan birokrasi mengapa tidak diperbanyak?.

Dalam keterangan resmi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan dalam era digital seperti sekarang, kecepatan perubahan itu double exponential, sehingga kapasitas dan kinerja birokrasi harus terus beradaptasi dan semakin cepat.

Doktor bidang administrasi publik ini menambahkan akan membahas lebih dalam tentang Mall Pelayanan Publik, bagaimana penerapannya di daerah, apa dampaknya terhadap masyarakat dan peningkatan kualitas layanan, serta apa dampak terhadap pemerintah itu sendiri.

“Mall Pelayanan Publik ini adalah inovasi yang harus terus dikembangkan, saya sudah lihat sendiri di Banyuwangi pelayanan MPP profesional dan sangat mudah,” katanya, dalam keterangan resmi, Jumat (13/7/2018).

Sementara itu, CEO Good News From Indonesia  Wahyu Aji mengatakan secara tidak langsung hadirnya MPP ini adalah hal positif yang penting untuk dapat meningkatkan optimisme anak muda Indonesia terhadap masa depan bangsanya.

“Penelitian GNFI pada 2009 yang  hasilnya menujukkan bahwa dari 400 responden anak muda, 80% pesimistis terhadap masa depan indonesia terutama birokrasi pemerintah,” katanya.

Oleh karena itu dengan adanya MPP diharapkan dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap layanan publik dan birokrasi menjadi lebih efisien, bebas KKN, serta transparan.

Tag : reformasi birokrasi, pelayanan publik
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top