Bisnis.com, JAKARTA - Muhammadiyah tidak akan menjadikan masjid sebagai pusat politik praktis dan politisasi.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir terkait digelarnya pesta demokrasi Pemilu Legislatif dan Pilpres pada 2019.
"Muhammadiyah itu paling depan sejak dulu untuk mengajak masyarakat, termasuk warganya sendiri agar tidak menjadikan masjid sebagai pusat politik praktis dan politisasi," kata Haedar di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Usai menerima kunjungan Wakapolri Syafruddin di kantornya, Haedar mengatakan masjid adalah pusat keagamaan dan berbagai kegiatan. Tetapi alangkah lebih baik jika tidak diisi dengan kegiatan politik mengarahkan pada partai atau calon tertentu.
Haedar tidak menampik masjid dapat menjadi tempat untuk pendidikan politik, tetapi harus dipilah agar tempat ibadah tersebut tidak justru memberi dampak negatif.
"Dari masjid inilah pendidikan politik berjalan. Tapi politik yang mencerdaskan, politik moral dan bukan pada pilihan-pilihan politik," katanya.
Terkait masjid sebagai tempat politik, dia mengajak umat untuk menjadikan masjid sebagai pusat pencerdasan, pendewasaan dan pendidikan politik agar masyarakat menjadi melek politik dan punya keadaban politik.
Masjid, kata dia, juga tidak boleh hilang ruhnya sebagai wahana keagamaan bagi semua orang dengan keberagamannya.
"Tapi ketika menyangkut politik praktis, karena itu. arena masjid tidak dijadikan sebagai pusat politisasi untuk kepentingan politik tertentu," tandas Haedar.
