JK: Masjid Harus Ciptakan Perdamaian, Mubalig Harus Punya Kode Etik

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pesan khusus di acara buka bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI).
Lingga Sukatma Wiangga | 25 Mei 2018 20:21 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juta Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. - Reuters/Beawiharta

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pesan khusus di acara buka bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI). JK, sebagai Ketua Umum DMI, menyebutkan masjid harus menciptakan perdamaian dan mubalig harus memiliki kode etik.

Dalam sambutannya, JK mempertanyakan peran DMI dalam mengatasi radikalisme. JK mengatakan hal itu terkait dengan pemahaman radikalisme yang berujung pada aksi terorisme baru-baru ini.

JK memperkirakan ada sekitar 800.000 masjid dan musola di Tanah Air. Tanpa masjid yang mengedepankan kedamaian, bangsa dinilainya akan mengalami masalah.

“Seperti kita tahu bagaimana kalau idelogi itu bergeser kita luar biasa bisa menjadi berita besar di dunia. Bagaimana keluarga di Surabaya bisa mengebom, kita pengurus masjid tentu ikut bertanggung jawab akan hal tersebut kenapa itu bisa terjadi. Oleh karena itu, masjid juga harus menciptakan kedamaian,” ujarnya di Istana Wakil Presiden, Jumat (25/5/2018).

Oleh karenanya, upaya untuk mendaftarkan ulama, mubalig, dan dai dinilainya suatu ide yang baik. Seperti diketahui, belum lama ini Kementerian Agama merilis 200 nama ulama yang bisa dijadikan rujukan bagi umat.

“Saya katakan bahwa nanti yang mengatur itu ikatan kumpulan perhimpunan daripada dai, mubalig. Nanti MUI dan pemerintah membentuk atau membuat etika, kode etik apa seharusnya dilakukan, jangan  memecah-belah bangsa, jangan seenaknya menghakimi orang,” ujarnya.

Kode etik para mubalig itu bisa sama seperti ikatan dokter juga wartawan. Dia khawatir ada dai dengan ilmu agama yang belum cukup dalam bisa memecah-belah bangsa ini. Hal itu mengacu pada isi ceramah-ceramah bermuatan politik yang banyak terjadi dan berpotensi memecah belah umat.

Oleh karena itu, kata JK, data Kementerian Agama terkait rujukan 200 ulama bisa ditambah lebih besar, bahkan bisa menjadi ratusan ribu jumlahnya.

“Di mana-mana kita mempunyai etika, etika itu hukumannya rasa malu. Tapi kalau dia berbuat pidana itu tentu tanggung jawab pidana,” lanjutnya.

JK menekankan tidak berarti mimbar masjid itu bebas sebebas-bebasnya. Oleh sebab, maka DMI harus bertanggung jawab untuk memberi arahan kode etik, memberi petunjuk, cara berkhotbah yang baik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
masjid, Wapres JK

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top