Bisnis.com, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih, Mahathir Mohamad, mengatakan pada Sabtu (12/5/2018), bahwa dirinya telah menghentikan Najib Razak berpergian keluar negeri dan memecat jaksa agung yang telah membebaskan Najib dari keterlibatannya dalam skandal multi-miliar dolar.
"Memang benar saya mencegah Najib keluar negeri ... sejauh yang saya tahu, dia dan istrinya (dicegah pergi). Saya tidak tahu (soal) orang lain," ujarnya kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers.
Otoritas imigrasi mengeluarkan larangan perjalanan ke luar negeri kepada Najib dan istrinya pagi tadi, di tengah laporan bahwa pemerintahan yang baru kembali membuka penyelidakan skandal korupsi multi-miliar dolar terhadap dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Keputusan itu diumumkan hanya selang beberapa menit setelah Najib mengatakan melalui halaman resmi Facebooknya bahwa dirinya dan keluarga akan mengambil libur satu pekan di luar negeri untuk beristirahat menyusul kekalahannya dalam pemilihan umum pekan lalu.
Dilansir melalui Reuters, Mahathir juga mengatakan ia telah menggantikan jaksa agung yang telah membebaskan Najib dari semua tuduhan dalam skandal 1MDB.
"Kami telah menempatkan sejumlah pembatasan pada orang-orang tertentu yang telah terlibat dalam melakukan kesalahan atau membuat keputusan yang salah," katanya.
"Jadi saat ini kami tidak lagi memiliki seorang jaksa agung," ucapnya.
Dia juga mengatakan dirinya telah menginstruksikan bahwa laporan 1MDB yang digolongkan sebagai rahasia resmi selama masa pemerintahan Najib akan dipublikasi.
Mantan perdana menteri yang pernah menjabat selama 22 tahun tersebut kembali berpolitik setelah perseteruan dengan Najib terkait skandal 1MDB dan bekerja sama dengan aliansi oposisi termasuk Anwar Ibrahim.
Anwar Ibrahim, 70, sedang menjalani hukuman lima tahun atas tuduhan tindakan asusila. Menurut Anwar dan pendukungnya tuduhan tersebut bermotif politik.
Mahathir juga mengatakan bahwa raja Malaysia telah mengindikasikan kepadanya pengampunan kerajaan terhadap Anwar akan diumumkan segera.
Proses ini memiliki aturan dan regulasi tertentu yang harus kami patuhi," kata Mahathir.
“Jadi kami akan mempercepat ini secepat mungkin, untuk pembebasannya dan untuk pengampunannya. Mengenai perannya di masa depan, yang akan ditentukan oleh partai," lanjutnya.
