Kabar24.com, JAKARTA — Komando Pasukan Khusus (Kopassus), satuan elite TNI Angkatan Darat, tidak tergiur dengan riuh pesta pemilihan kepala daerah serentak 2018 demi mempertahankan netralitas tentara dalam dunia politik praktis.
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen TNI Eko Margiyono mengingatkan bahwa politik TNI adalah politik negara. Kendati saat ini banyak bekas perwira korps baret merah berkecimpung dalam dunia politik, netralitas prajurit tetap harus dipelihara.
“Saya pastikan dalam kaitan dengan pilkada ini tak ada satupun prajurit kami yang terlibat di dalam kegiatan politik,” katanya kepada jajaran pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Kamis (12/4/2018).
Eko pun mewanti-wanti anak buahnya untuk memegang teguh prinsip netralitas saat bertugas di daerah. Bila melanggar, imbuh lulusan Akademi Militer 1989 ini, konsekuensinya adalah pemecatan dari satuan Kopassus dan TNI.
Sikap netral Kopassus akan dipertahankan pada pesta demokrasi setahun kemudian yakni Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden 2019.
Menurut Eko, keterlibatan tentara dalam politik praktis tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi bermuara pada jatuhnya nama baik korps tersebut.
“Tak ada untungnya terlibat dalam politik praktis. Saya tidak mau mengorbankan nama besar satuan saya ini,” kata Eko.
Kendati alergi terhadap politik praktis, Eko tetap mengikuti perkembangan mutakhir percaturan politik nasional.
Dia mendengar bahwa mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto telah dideklarasikan Partai Gerindra sebagai kandidat bakal calon presiden 2019-2024.
Eko mengatakan Prabowo akan diundang dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) Kopassus ke-66 di Jakarta pada 16 April 2018. Selain Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu, turut diundang pensiunan perwira Kopassus di parpol lain seperti Luhut Binsar Pandjaitan, A.M. Hendropriyono, dan Sutiyoso.
“Kami bukan mengundang mereka dalam kapasitas sebagai petinggi parpol, tapi sebagai sesepuh korps baret merah,” ujar Eko.
