Kabar24.com, JAKARTA - Direktur Penyidikan Komisi Pemberantaan Korupsi Brigjen Pol Aris Budiman Bulo menyatakan ada sejumlah oknum di tubuh lembaga antikorupsi itu yang memanfaatkan KPK untuk mencari keuntungan pribadi.
Ditemui seusai pelantikan Deputi Penindakan dan Direktur Penuntutan, di Gedung KPK, Jumat (6/4/2018). Aris mengungkapkan ada beberapa hal yang menunjukan perbuatan oknum-oknum di tubuh KPK tersebut yang melakukan berbagai upaya untuk mencegah munculnya SDM yang berkualitas maupun penyidikan perkara.
“Saya minta salah seorang mantan kasatgas [kepala satuan tugas] untuk kembali ke KPK dan dia adalah seorang penyidik yang baik. Lalu saya terima email yang mengatakan bahwa kasatgas itu seperti kuda troya. Saya balas dengan mengatakan bahwa saya kuda troya bagi oknum-oknum yang memanfaatkan kesucian KPK untuk kepentingan pribadi,” tegas Aris.
Tindakan oknum tersebut, lanjutnya, juga menghambat kegiatan penyidikan perkara korupsi pengadaan KTP elektronik. Aris menceritakan ketika dia masuk ke KPK pada 2015, penyidikan perkara tersebut sudah berjalan dua tahun dan selalu menyasar ke proses pengadaan.
Setelah berkoordinasi dengan Supardi yang kini telah dilantik sebagai Direktur Penuntutan, beberapa orang penyidik dari Direktorat Penuntutan disertakan dalam penyidikan. Upaya itu membuahkan hasil dengan mengembangkan penyidikan ke ranah penganggaran dan menetapkan beberapa tersangka baru dalam rangkaian perkara ini, termasuk Setya Novanto.
Dia juga mengaku heran karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Johannes Marliem, bos Biomorf yang merupakan subkontraktor pengadaan KTP elektronik. Perusahaan Biomorf pun tidak pernah diperiksa padahal surat penetapan penggeledahan telah diminta.
Baca Juga
“Hal ini berbeda dengan perkara seorang petinggi Mahkamah Agung yang begitu ditetapkan sebagai tersangka dalam ekspos, langsung geledah kantornya. Mabes Polri pun pernah digeledah. Harus ada perlakuan yang sama,” pungkasnya.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Aris Budiman Bulo akan digantikan oleh seorang direktur baru yang hingga saat ini belum ditetapkan oleh Pimpinan KPK. Komisi tersebut mengulang kembali proses seleksi karena belum berhasil mendapatkan kandidat yang diinginkan.
Nama Aris Budiman sebelumnya santer diberitakan karena dia menghadiri rapat Pansus DPR untuk menyelidiki KPK tanpa seizin para pimpinan. Dia juga disebut terlibat konflik dengan Novel Baswedan, penyidik senior sekaligus Ketua Wadah Pegawai KPK.
