Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Indonesia Bantah Jokowi Tak Hormati Selandia Baru

Pemerintah Indonesia membantah kabar Presiden Joko Widodo tidak menghormati Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern dalam kunjungan kenegaraannya ke Selandia Baru, baru-baru ini.
Annisa Margrit
Annisa Margrit - Bisnis.com 26 Maret 2018  |  13:20 WIB
Presiden Joko Widodo saat tiba di Bandara Militer Wellington, Selandia Baru, Minggu (18/3/2018). - Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo saat tiba di Bandara Militer Wellington, Selandia Baru, Minggu (18/3/2018). - Biro Pers Setpres

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia membantah kabar Presiden Joko Widodo tidak menghormati Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern dalam kunjungan kenegaraannya ke Selandia Baru, baru-baru ini.

Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya mengatakan pihaknya sudah melayangkan protes keras kepada Audrey Young, kolumnis harian NZ Herald yang menulis bahwa Jokowi menolak berjumpa dengan media dan menolak memberikan penjelasan usai pertemuan bilateral dengan Ardern di Gedung Parlemen Selandia Baru pada 19 Maret 2018.

Dalam tulisannya, Young menyatakan sikap Jokowi bisa diartikan sebagai tanda tidak menghormati tuan rumah.

Tantowi menyatakan pendapat tersebut sangat pretensius dan pendapat pribadi yang tidak didukung oleh bukti serta fakta. Young disebut tidak melakukan konfirmasi baik kepada Pemerintah Selandia Baru maupun KBRI Wellington selaku perwakilan Pemerintah Indonesia.

"Yang benar adalah keputusan untuk tidak membuat keterangan pers adalah usulan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, yang kemudian diadopsi menjadi keputusan bersama. Untuk konsumsi publik, hasil-hasil pertemuan akan disarikan dalam pernyataan bersama (joint statement) yang akan dimuat di website resmi kedua negara," paparnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (26/3/2018).

 

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Gubernur Jenderal Selandia Baru Dame Patsy Reddy di Goverment House, Selandia Baru./Biro Pers Setpres

 

Sebagai tamu, lanjut Tantowi, Pemerintah Indonesia menghargai posisi yang diambil oleh tuan rumah dan mendukung sepenuhnya karena menilai tidak ada yang salah dengan sikap tersebut.

Tantowi menambahkan sebagai presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Jokowi menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan independensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Untuk itu, Young diminta untuk membuat klarifikasi atas tulisannya.

Jokowi berkunjung ke Selandia Baru pada 18-19 Maret 2018, setelah sebelumnya mengunjungi Australia.

Tahun ini, hubungan diplomatik kedua negara sudah mencapai 60 tahun. Selama kurun waktu tersebut, Pemerintah Indonesia mengklaim banyak kerja sama yang dicapai kedua negara termasuk di sektor perdagangan, investasi, pendidikan, pertanian, pariwisata, penanganan bencana, politik, hingga pertahanan dan kontra terorisme.

Kedua negara sepakat meningkatkan hubungan bilateral dari kerja sama strategis menjadi kerja sama komprehensif. Indonesia-Selandia Baru juga telah berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan dari 1,6 miliar dolar Selandia Baru menjadi 4 miliar dolar Selandia Baru sebelum 2024.

Adapun Young menuliskan kolomnya pada Minggu (25/3). Dalam tulisannya yang dikutip Bisnis, dia menulis bahwa pada persiapan kunjungan kenegaraan itu, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru telah membuka kemungkinan adanya konferensi pers bersama yang menghadirkan pemimpin kedua negara.

Tetapi, rencana itu batal karena Pemerintah Indonesia menolaknya. Menurut Young, Ardern tidak bisa terang-terangan menyatakan sikap itu sebagai suatu penghinaan tapi memang bisa dikatakan demikian.

 

Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern./Reuters

 

"Ketika pemimpin Selandia Baru mengunjungi negara lain, mereka diharapkan untuk berperilaku sesuai protokol dan nilai-nilai negara tersebut. Hal yang sama harus diterapkan bagi para pengunjung Selandia Baru. Dua pemimpin negara tampil dan berbicara bersama mengenai hubungan kedua negara dapat menunjukkan adanya penghargaan bagi masing-masing pihak," tulisnya.

Sebaliknya, penolakan dapat diartikan sebagai bentuk tidak hormat kepada Ardern dan Selandia Baru. Penampilan dan konferensi pers bersama, lanjut Young, seharusnya tidak dilihat sebagai paksaan tapi kewajiban kecuali untuk kondisi tertentu.

Hal ini disebut sudah pernah terjadi sebelumnya, yakni ketika PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc berkunjung. Saat itu pun tidak ada konferensi pers bersama.

Dia juga menyinggung konferensi pers bersama antara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan PM Helen Clark pada 2001. Ketika itu, Gus Dur berbicara tentang korupsi di sistem peradilan Indonesia setelah ditanya mengenai pembunuhan terhadap Leonard Manning, seorang tentara Selandia Baru yang dibunuh ketika berpatroli di dekat perbatasan Timor Timur.

Young berpendapat kemunculan pemimpin suatu negara di hadapan publik akan membuatnya rentan ditanyai mengenai isu-isu sensitif. Dalam hal Jokowi, isu sensitifnya adalah Papua Barat.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi selandia baru

Sumber : NZ Herald

Editor : Annisa Margrit

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top