Partai Baru Dilarang Kampanye Capres, Hadar Gumay: Itu Diskriminasi

Mantan pelaksana tugas ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay menilai wacana larangan kampanye terhadap capres-cawapres bagi partai politik baru tidak relevan dan diskriminatif bagi peserta Pemilu 2019.
Newswire | 21 Maret 2018 18:49 WIB
Ketua KPU Juri Ardiantoro (tengah) bersama Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kiri), Ida Budhiati (kedua kiri), Hadar Nafis Gumay (kedua kanan) dan Arief Budiman (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan mengenai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di Media Center, Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/3). - Antara/Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA -  Mantan pelaksana tugas ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay menilai wacana larangan kampanye terhadap capres-cawapres bagi partai politik baru tidak relevan dan diskriminatif bagi peserta Pemilu 2019.

"Kalau KPU melarang, berarti KPU mendiskriminasi, kalau menurut saya. Tidak sesuai dengan Undang-undang, karena ketentuannya di UU tidak ada spesifik melarang," kata Hadar kepada Antara di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Hadar menjelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 222 dijelaskan  peserta pemilu yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan cawapres adalah partai politik atau gabungan parpol.

Dalam UU tersebut tidak secara spesifik dijelaskan  partai atau gabungan partai yang berhak mengusung capres-cawapres adalah mereka yang pernah menjadi peserta pemilu sebelumnya, atau yang telah memiliki kursi legislatif di parlemen.

"Kekeliruannya kemudian,  peserta pemilu di UU itu kan bukan artinya peserta Pemilu 2014. Jadi peserta pemilu sekarang ini, sepanjang dia sudah ditetapkan sebagai peserta ya, bisa mengusulkan pasangan calon, tetapi juga harus memenuhi persyaratan ambang batas presiden," jelas Hadar.

Bagi partai-partai baru atau partai yang tidak memiliki kriteria 20% ambang batas presiden, menurut Hadar, tetap dapat mengusung pasangan capres-cawapres dengan cara berkoalisi dengan partai lama.

"Memang peserta Pemilu yang baru itu tidak punya angka-angka pemenuhan 'presidential threshold karena mereka tidak ikut Pemilu 2014. Ma,un, mereka bisa mengusulkan bergabung dengan parpol yang punya angka ambang batas presiden tersebut," ujar Hadar.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya akan mengatur larangan bagi partai baru untuk turut berkampanye terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2019.

Hasyim beralasan partai-partai baru tersebut tidak memiliki perolehan kursi minimal 20 persen di DPR dan memperoleh sedikitnya 25 persen suara sah pada pemilu legilslatif tahun 2014.

Sumber : ANTARA

Tag : Pilpres 2019
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top