Bisnis.com, JAKARTA -- Staf PBB di Jenewa, Swiss berencana menggelar mogok kerja untuk memprotes pemotongan upah.
Mogok kerja bakal diselenggarakan pada Jumat (17/3/2018) waktu setempat. Reuters melansir, aksi itu akan melumpuhkan Dewan HAM PBB dan berbagai pertemuan lainnya yang dijadwalkan berlangsung di kantor Jenewa.
Pemotongan upah sebesar 7,5%, nyaris setara dengan upah selama sebulan penuh, telah diputuskan pada Mei 2017. Kebijakan itu telah mulai diberlakukan untuk staf level profesional.
Usulan pemangkasan upah diajukan oleh International Civil Service Commission (ICSC), sebuah kelompok ahli independen, yang melakukan survei atas biaya hidup di delapan kantor PBB. ICSC menilai pemotongan upah di Jenewa akan membuat para staf di sana lebih setara dengan staf di kantor New York, di mana daya beli di kota itu sedang mengalami penurunan.
"Hari pertama mogok kerja adalah besok [Jumat]. Untuk itu, tolong tinggal di rumah," demikian disampaikan oleh dewan staf melalui surat elektronik kepada para staf PBB di Jenewa.
Langkah mogok kerja sudah disepakati oleh 90% dari lebih 1.000 pekerja PBB dalam pemungutan suara. Namun, tidak ada unjuk rasa yang akan dilakukan dan para staf bakal kembali bekerja pada Senin (19/3).
"Hasil pemungutan suara sangat positif dan menunjukkan keberanian Anda dalam menyatakan tidak dengan tegas terhadap upaya ICSC serta manajemen untuk melemahkan layanan kita. Anda juga telah menyatakan tidak terhadap surat elektronik bernada intimidatif yang dikirim oleh manajemen," papar surat elektronik tersebut.
Pejabat PBB mengungkapkan beberapa acara termasuk konferensi pers akan tetap dijalankan, tapi tidak ada detil lebih lanjut mengenai hal ini.
