Bertemu Komisi Pelayanan Publik Australia, Soal Penempatan Jabatan Harus Sesuai Kompetensi

Komisi Pelayanan Publik Australia John Ilyod saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.
Lingga Sukatma Wiangga | 14 Maret 2018 16:30 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur (kanan) bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kiri). - Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pelayanan Publik Australia menjajaki kerja sama terkait dengan pelatihan dan sistem penempatan jabatan tinggi.

Hal itu disampaikan Komisi Pelayanan Publik Australia John Ilyod saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Indonesia dengan pihak Australia tersebut sudah menandatangani nota kesepahaman dalam 3 tahun terakhir dan menambah kerja sama 3 tahun ke depan terkait hal tersebut. Dalam pertemuan itu dibicarakan penerapan sistem merit di Indonesia agar lebih cepat lagi.

“Apa yang dimaksud dengan system merit itu adalah penempatan seseorang dengan jabatan pimpinan tinggi itu betul-betul berdasarkan kompetensi,” katanya, setelah pertemuan tersebut di Kantor Wakil Presiden, Rabu (14/3/2018).

Menurutnya, di daerah masih banyak pejabat daerah yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakangnya.

“Mungkin jadi Kepala Dinas Perhubungan tetapi bukan berasal dari ilmu di perhubungan tapi ilmu agama. Ini tidak boleh lagi terjadi ke depanya. Nah model system merit ini model yang sudah diterapkan di negara-negara maju,” tuturnya.

Dengan penerapan system tersebut ke depan penempatan jabatan bukan karena kedekatan dengan atasan, tetapi berdasarkan kompetensi individu.

Tag : Wapres JK
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top