Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat sinergi dengan kementerian Dalam Negeri melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU.
MoU BNPT dengan Kementerian Dalam.Negeri atau Kemendagri itu dilakukan di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (12/3/2018). MoU itu langsung ditandatangani oleh Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. MoU disaksikan para pejabat eselon 1 dan 2 BNPT serta pejabat dari Kemdagri.
"MoU ini sangat penting untuk mendukung program-program penanggulangan terorisme, terutama yang melibatkan pemerintah daerah, baik itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemkab (Pemerintah Kabupaten) dan Pemerintah Kota (Pemkot)," dikutip dari keterangan resmi BNPT, Senin (12/3/2018).
Melalui kerja sama tersebut ke depan diharapkan kedua instansi dapat mewujudkan suatu sistem pembinaan kepada narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, keluarga, dan jaringannya secara efektif dan efisien.
Selain itu, dengan lebih aktifnya pemerintah daerah dan masyarakat, bisa menciptakan imunitas di masyarakat dari penyebaran paham radikal terorisme di daerah. Hal itu dinilai penting untuk melakukan deteksi dini ancaman terorisme yang muncul di masyarakat.
Selama ini BNPT memang telah memiliki mitra pencegahan terorisme di daerah yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Dengan adanya MoU ini, diharapkan akan terjadi partisipasi aktif kepala daerah untuk memberdayakan dan melibatkan FKPT dalam melindungi daerahnya masing-masing dalam penanggulangan terorisme.
Dari sisi pengawasan, pelibatan pemerintah daerah ini sangat penting dalam mendukung program BNPT dalam melakukan pengawasan terhadap infiltrasi orang, barang, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 di wilayah perbatasan negara. Apalagi Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan beberapa daerah sering dijadikan kelompok teroris sebagai pintu keluar masuk.
