Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

MK Tolak Uji Materi Setya Novanto, Pemeriksaan Anggota DPR Tak Butuh Izin Presiden

Mahkamah Konstitusi mementahkan permohonan uji materi mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengenai izin presiden untuk memeriksa anggota parlemen sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 21 Februari 2018  |  09:55 WIB
Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto menyimak keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/2/2018). - ANTARA/Reno Esnir
Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto menyimak keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/2/2018). - ANTARA/Reno Esnir

Kabar24.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi mementahkan permohonan uji materi mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengenai izin presiden untuk memeriksa anggota parlemen sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi.

Setya Novanto dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan Pasal 46 ayat (1) UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pengesampingan prosedur khusus pemeriksaan tersangka dalam peraturan-perundangan lainnya.

Pasal ini terkait dengan tafsir Novanto bahwa UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 mengharuskan persetujuan presiden untuk memeriksa atau meminta keterangan anggota parlemen dalam penyidikan.

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa izin presiden untuk memeriksa anggota DPR tidak berlaku dalam kasus tindak pidana khusus seperti korupsi, tertangkap tangan, dan pidana berat. Ketentuan ini, kata dia, diatur dalam Pasal 245 Ayat 3 UU MD3.

Oleh karena itu, Saldi mengatakan KPK tidak perlu meminta izin presiden untuk memanggil Novanto dalam kasus dugaan korupsi KTP-el.

Dengan demikian, Novanto tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan Pasal 46 Ayat 1 UU KPK ke MK.

"Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar Putusan MK No. 95/PUU-XV/2017 di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi e-ktp
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top