Bisnis.com, JAKARTA - Partai Golkar akan melakukan langkah-langkah strategis dalam menyikapi kadernya yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi.
Hal itu diungkapkan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, pasca Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) beberapa bulan lalu, yang mengusung tagline Golkar Bersih, pihaknya pasti terus akan diuji oleh berbagai peristiwa serta respons, sikap, dan kebijakan yang diambil.
Termasuk, peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur.
Ahmad mengatakan Partai Golkar tetap tak memberikan ruang terhadap korupsi.
“Kami akan melakukan dua pendekatan terhadap kader atau pimpinan partai yang ditersangkakan,” terangnya dalam keterangan resmi, Senin (5/2/2018).
Pertama, pendekatan organisasi dengan segera memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan di partai yang melekat pada dirinya. Bila sampai proses dan putusan hukum yang bersangkutan dinyatakan terpidana, bukan tidak mungkin dapat dikenai sanksi pemecatan dari keanggotaan.
“Apalagi bila hukumannya terkena sanksi berat atau sudah berulang-ulang kali dilakukan. Sesungguhnya tindakan itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan berat hati, tapi demi kepentingan Golkar, bangsa dan negara, kita tidak punya pilihan lain,” tutur Ahmad.
Kedua, pendekatan kemanusiaan. Sebagai manusia yang memiliki hak pembelaan di depan hukum dan dalam konteks menghargai peran dan kontribusinya kepada partai selama ini, kader atau pimpinan yang ditersangkakan akan diberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
