Bisnis.com, JAKARTA — Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni mengakui ada arahan pemerintah kepada perguruan tinggi negeri untuk bersikap netral pada tahun politik.
“Cuma diminta kami independen apalagi PTN [perguruan tinggi negeri] kan ASN harus [netral], sudah ada edaran menteri. Independen,” katanya, Kamis di Kantor Wakil Presiden, Kamis (1/2).
Seperti diketahui, sebelumnya Menristek Dikti sudah mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut.
Dia pun mengamini saat tahun politik banyak dosen dimintai pendapatnya. Namun, hal itu dinilainya wajar dan tak masalah. “Kalau pendapat kan ok saja, argumen. Kalau kita masuk dalam ranah politik, masuk dalam partai tidak boleh, dilarang,” ujarnya.
Tafdil pun menyebut mahasiswa juga tidak boleh berpolitik praktis saat di kampus.
Sebelumnya, Kepala Lembaga Administrasi Nasional (LAN) RI, Adi Suryanto, menegaskan, pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti terlibat politik praktis pada pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat.
Adi Suryanto mengatakan hal ini saat memberikan ceramah umum kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (2/12), seperti dilaporkan, Jumat (4/12).
Hal itu disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Provinsi Kalimantan Utara maupun Pilbup bupati dan wakil bupati pada empat kabupaten yakni Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Nunukan dan Malinau.
