Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia ingin membantu menciptakan perdamaian di Mindanao, Filipina bagian selatan yang sering dilanda konflik politik bernuansa agama.
Terkait hal itu, Pemerintah Filipina yang diwakili Duta Besar Filipina untuk Indonesia Maria Lumen Isleta dan Ketua Moro Islamic Liberation Front (MILF) Murad Ebrahim bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Munurut Jusuf Kalla alias JK, Pemerintah Filipina dan MILF ingin belajar dari Indonesia dalam mengatasi konflik di Aceh dan Papua. Sebelum bertemu JK, bahkan Murad mengunjungi Aceh untuk melihat perkembangan di wilayah yang kini diterapkan otonomi khusus tersebut.
“Karena banyak kemajuan yang ingin dipelajari di Indonesia. Kita mau bantu mereka. Sampai sekarang masih ada 10 tim monitoring kita di Manila. Di Mindanao, masih ada 10 orang,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Kamis (1/2/2018).
JK bercerita, Indonesia sudah sejak lama membantu perdamaian di Filipina bagian selatan. Pada 1996, perjanjian perdamaian pertama antara pemerintah Filipina dan kelompok Moro ditandatangani di Jakarta.
Namun, konflik terus berlanjut dan perjanjian perdamaian berikutnya sempat dilakukan di Tripoli maupun Kuala Lumpu. Oleh karena itu, kata JK, pemerintah Filipina dan MILF kembali meminta nasehat kepada pemerintah Indonesia.
JK memberi nasehat, setiap perdamaian misi pertamanya adalah saling menghormati. Kedua, harus ada kompromi. JK menambahkan, persoalan di Filipina bagian selatan memang kompleks mengingat di sana terdapat banyak faksi.
JK yang juga sebelumnya sempat mengakomodir perdamaian di sana menyebut setidaknya ada tiga faksi lain selain MILF yaitu kelompok separatis Abu Sayyaf, Moro National Liberation Front (MNLF) dan golongan komunis.
“Memang bagaimana mempersatukan itu semua tidak mudah. Jadi tapi mereka mencoba,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah Filipina pun akan terus membantu membebaskan warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di sana. Setidaknya ada tiga orang WNI yang masih disandera.
Dalam kesempatan yang sama Murad mengatakan pihaknya saat ini sedang bernegosiasi dengan pemerintah Filipina.
