Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial menyatakan siap berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait guna mengatasi stunting penduduk miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi senjata Kemensos mengatasi stunting (anak kerdil).
"Stunting akan berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit dan penurunan produktivitas. Karenanya, perlu intervensi berbagai pihak. Butuh pula kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, mengutip keterangan resminya pada Jumat (26/1/2018).
Harry menjelaskan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi di dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, atau dalam 1.000 hari pertama kehidupan.
Kementerian Sosial, kata Harry, memasukkan ibu hamil dan anak bawah lima tahun (balita) sebagai salah satu komponen bantuan sosial PKH. Sasaran tersebut agar ibu hamil dan balita bisa mendapatkan asupan gizi mencukupi.
"Nominal intervensi yang diberikan pemerintah sejumlah Rp1.890.000 yang diberikan dalam empat tahap selama setahun. Bantuan disalurkan secara nontunai," tuturnya.
Bantuan tersebut, lanjut Harry, tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Dia menerangkan ibu-ibu hamil peserta PKH harus memenuhi kewajiban memeriksakan kehamilan minimal empat kali selama masa kehamilan.
"Pemeriksaan ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan bayi, termasuk didalamnya bayi stunting. Tujuannya agar ibu hamil dan bayi yang lahir nantinya sehat, " ujarnya.
Sebaliknya pemeriksaan terhadap balita bertujuan agar balita memperoleh imunisasi dan nutrisi yang sehat sebagai bekal tumbuh kembang anak.
Sebagai informasi, data Riskesdas 2013 (Kemenkes) menunjukkan sekitar 37% atau kurang lebih 9 juta anak balita di Indonesia mengalami masalah stunting. Baseline data prevalensi stunting pada tahun 2014 adalah 32,9% dengan target 2019 sebesar 28%.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya.
