Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dapat menginvestasikan dana haji dengan baik dan menguntungkan, agar ke depan biaya perjalanan ibadah umat Islam itu bisa ditekan.
JK, panggilan akrab Jusuf Kalla, mengatakan hal itu saat mengomentari biaya ibadah haji 2018 yang naik sekitar Rp900.000 atau 2,58% dari total biaya.
JK mencontohkan Lembaga Tabung Haji Malaysia. Menurutnya, lembaga tersebut berani, tetapi tetap berhati-hati menginvestasikan dana haji di berbagai bidang seperti perkebunan dan pertambangan hingga membukukan keuntungan.
“Itu untuk kepentingan [menekan biaya haji] bisa saja, keuntungannya. Tapi ini jangka panjang karena ada yang sudah setor hari ini, nanti naik hajinya 10 tahun lagi. Itu kalau tidak diatur dengan baik bisa-bisa 10 tahun ke depan akan sulit. Tapi pada dasarnya bisa untuk investasi dengan baik. Yang menguntungkan seperti Tabung Haji [Malaysia],” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Senin (23/1).
Pemerintah memaklumi jika Arab Saudi harus menaikan biaya ibadah haji. Menurut JK, Arab Saudi ingin memperbaiki ekonominya agar tidak tergantung kepada minyak bumi. “Karena itu biaya haji naik bukan karena biaya pokoknya yang naik tapi karena pajak yang dikenakan kepada service di sana. Termasuk di sana harus bayar visa,” ujarnya.
