Kabar24.com, PALANGKARAYA - Pasangan bakal calon Jhon Krisli-Maryono (Joyo) yang gagal mencalon di Pilkada Kota Palangka Raya 2018 karena tak mendapat perahu untuk mendaftar mengaku tengah menunggu pengembalian sisa tarif biaya atau uang mahar yang pernah disetorkan ke oknum di Partai Gerindra.
John Krisli usai undangan Panwaslu Kota Palangka Raya di kantor Panslu kota setempat, pada Selasa malam mengatakan dari Rp500 juta yang telah disetorkan kepada oknum anggota parpol Gerindra masih ada Rp150 juta yang belum dikembalikan kepadanya.
"Pada proses pencalonan kemaren kami serahkan ke Gerindra Rp500 juta. Tanggal 12 sudah kembalikan Rp150 juta dan disusul lagi pengembalian Rp200 juta. Jadi tinggal Rp150 juta. Kita menunggu uang pengembalian itu," katanya, Selasa (16/1/2018).
Didampingi Maryono, John Krisli yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur itu menerangkan, awalnya dirinya dan Maryono berencana mengikuti pertarungan Pilkada di Kota Palangka Raya menggunakan perahu Gerindra dan PPP.
Awalnya, Partai Gerindra yang memiliki empat kursi di DPRD Kota Palangka Raya itu mengenakan tarif Rp1,5 miliar dan PPP yang memiliki dua kursi minta Rp1 miliar.
Lebih lanjut John mengatakan, dalam perkembangannya pengurus parpol mengajukan persyaratan tambahan meminta agar calon membuat atau menyiapkan rekening bersama sebesar Rp6 miliar.
Baca Juga
"Awal untuk permintaan awal yang mereka ajukan setujui. Namun karena adanya perubahan yang kami anggap tidak rasional, maka kami tidak kabulkan permintaan mereka. Namun, saat itu uang saya sudah masuk Rp500 juta," katanya.
Meski demikian, John Krisli bersama Maryono tidak menampik pada pelaksanaan Pilkada atau pun politik tetap memerlukan biaya. Namun, menurut dia, biaya yang dikeluarkan paslon untuk pembiayaan politik harus tetap rasional dan bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Palangka Raya, Endrawati menerangkan kedatangan John Krisli bersama Maryono tersebut guna memenuhi undangan yang disampaikan sebelumnya.
"Kedatangan mereka kami undang dalam rangka untuk menggali lebih jauh informasi terkait isu mahar politik di Pilkda Palangka Raya 2018," katanya.
Meski demikian pihaknya belum bisa memastikan apakah permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti.
"Kami belum bisa simpulkan karena harus pleno untuk menentukan apakah informasi ini bisa ditindaklanjuti atau tidak. Kami juga akan konsultasikan dulu ke Bawaslu Provinsi dan Pusat terkait masalah ini," katanya.
