Bisnis.com,JAKARTA- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta umat Kristiani untuk menjaga harmoni dan toleransi sekaligus menjaga kedaultan negara.
Hal itu diungkapkan oleh panglima dalam sambutan perayaan Natal bersama segenap prajurit TNI di Mabes Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/1/2018).
Di hadapan ribuan hadirin yang memenuhi GOR Ahmad Yani, Panglima TNI mengajak berefleksi terkait adanya sebuah realitas bahwa bangsa Indonesia nmerupakan bangsa besar yang majemuk dan sarat akan perbedaan.
“Pengalaman menunjukkan jika kita lalai dan kurang rajin memelihara harmoni terjadi benturan bahkan konflik yang berdampak pada kerugian dan penderitaan. Oleh karena itu, melalui pesan Natal saya ajak segenap umat Kristiani untuk semakin bijak terus peilihara dan perkuat harmoni kerukunan dan toleransi dalam kehidupan kita,” paparnya.
Semua itu, lanjutnya, dapat terwujud jika umat Kristiani mengambil bagian dan berkotribusi dengan selamatkan kehidupan masyarakat dengan menjaga kedaultan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada kesempatan itu, mantan KSAU juga mengingatkan seiring terjadinya arus globalisasi, modernisasi dan liberalisasi muncul dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat seperti proxy war, terorisme, radikalisme, narkoba hingga sebaran media sosial yang menyebabkan terjadina instabilitas dan mobilisasi massa atau konflik dengan sumber yang sumir.
Semua ini, katanya, tidak boleh dibiarkan dan harus dicegah untuk menyelamatkan bangsa. Karena itu, sambil terus menegakkan hukum, dia berharap para pimpinan tokoh pemuka agama dan umat Kristiani senantiasa ikut selamatkan bangsa dan masa depan Indonesia.
“Ini visi besar dan mulia sebanding misi TNI melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” imbuhnya.
Dia juga mengingatkan bahwa pada 2018 yang merupakan tahun politik, seluruh unsur TNI mesti berpedoman pada peraturan yang berlaku tentang netralitas TNI dalam pelaksanaan pemilihan dan komitmen tersebut harus dipegang teguh oleh setiap prajurit.
“Netralitas TNI merupakan kehendak rakyat Indonesia yang diamanatkan dalam UU No. 34/2004 tentang TNI. Ini merupakan wujud nyata bahwa TNI benar-benar tidak masuk dalam ranah politik praktis” pungkasnya.
