Kabar24.com, JAKARTA - Direktur Utama Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan salah satu penyebab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) batal mengusung Ridwan Kamil dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Barat 2018 adalah jatah wakil gubernur yang partai itu minta.
Posisi wakil gubernur telah digodok lama oleh partai lain yang mengusung Ridwan Kamil, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai NasDem.
Sebagai partai terakhir yang berkomunikasi dengan Ridwan Kamil, sulit bagi PDIP untuk meminta jatah calon wakil gubernur.
“Ketika PDIP masuk dan meminta calon wakil gubernur, ya agak susah,” kata Djayadi, Selasa (9/1/2018).
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengusung Tubagus Hasanuddin serta Inspektur Jenderal Anton Charliyan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 7 Januari 2018.
Keputusan itu sekaligus menggugurkan wacana bahwa PDIP akan mengusung Ridwan Kamil bersama Anton Charliyan sebagai calon di Jawa Barat. Nama Ridwan Kamil sempat muncul sebagai calon yang akan diusung PDIP. Kedua pihak juga telah bertemu pada 3 Januari 2018.
Baca Juga
Menurut Djayadi, sebagai pemilik kursi legislatif terbanyak di Jawa Barat, ironis jika PDIP hanya ikut mengusung pasangan calon tanpa menyertakan kadernya. Dengan 20 kursi legislatif yang dipunyai, PDIP dapat mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
“Malu juga kalau sebagai partai terbesar, bahkan partai utama pendukung Presiden Jokowi, tidak punya calon di wilayah penting seperti Jawa Barat,” ujar Djayadi.
Pasangan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan akan bersaing dalam pilkada Jabar 2018 menghadapi Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, yang didukung Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat; Mayor Jenderal TNI (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu, didukung Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional; serta Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, diusung Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat.
