Kabar24.com, DENPASAR—Meskipun bukan termasuk kabupaten kaya di Bali, tetapi Klungkung lebih cepat dibandingkan daerah lain di Bali untuk pencapaian Universal Health Coverage atau UHC.
BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTB dan NTT mencatat kabupaten dan kota di Pulau Dewata yang sudah mencapai UHC baru Kabupaten Klungkung dan Badung. Syarat medapatkan UHC, minimal 75% masyarakat di kabupaten kota sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pencapaian itu mengalahkan Kota Denpasar dengan PAD lebih tinggi dibandingkan Klungkung dalam capaian UHC.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTB dan NTT Army Adrian Lubis menuturkan Klungkung bisa cepat karena gerak cepat pimpinan daerahnya. Meskipun diakuinya masih ada perbedaan data setelah BPJS Kesehatan melakukan pengecekan, karena ternyata ada masyarakat di daerah yang belum memiliki JKN.
“Klungkung sudah tapi data penduduk setelah ditelusuri ternyata ada yang tidak mau dikelas tiga karena mereka mampu hanya saja saat ditanya apakah sudah punya apa belum JKN ternyata belum. Pastinya, kami sudah sempat tanda tangan PKS dan Pemkab Klungkung juga menginstruksikan bahwa tidak ada prioritas bagi masyarakat,” jelasnya, Selasa (2/1/2018).
Army mengungkapkan untuk Denpasar dan Karangasem sebenarnya sudah menyatakan komitmen. Diperkirakan saat ini kedua kota masih menyusun anggaran untuk dapat merealisasikan UHC. Kota Denpasar saat ini cakupan masyarakat yang ikut JKN baru 90%, dan tinggal 10% saja dari total penduduk sekitar 600.000 jiwa.
Menurutnya, Walikota Denpasar IB Rai Dharma Wijaya Mantra sudah menyatakan komitmen akan bekerja sama. Namun, Denpasar meminta waktu karena ingin menambah jumlah kepesertaan dan harapan jumlah peserta mandiri bertambah banyak melalui jaminan bahwa badan usaha sudah menjamin pekerjanya.
Lebih lanjut dijelaskan untuk Kabupaten Karangasem juga sudah bersedia masuk UHC. Hanya saja setelah pencocokan data ternyata sudah ada 17.000 warga masuk Jamkesnas dan sekarang sedang diverifikasi agar tidak dobel pencatatan. Selain itu, erupsi Gunung Agung menyebabkan realisasi UHC tertunda.
“Harapan Bali pada tahun ini seluruhnya UHC. Kami sedang kumpulkan data semua. Mohon Disdukcapil membantu karena karena kesulitan kami untuk cari data, seperti waktu integrasi JKN JKBM itu sangat susah cari data orang miskin. Hanya saja untuk UHC harusnya lebih mudah karena semua masyarakat,” jelasnya.
