Kabar2.com, JAKARTA—Politik identitas yang berkembang sepanjang tahun 2017 pasca Pilkada DKI Jakarta dipicu oleh ketidakadilan sosial yang kian nyata.
Demikian disampiakn Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam paparannya terkait refleksi akhir tahun 2017, Jumat (29/12).
Menurutnya, selain menguatnya politik identitas, beberapa isu kunci yang telah meramaikan jagat politik Indonesia sepanjang 2017 termasuk kabar bohong (hoax), SARA, toleransi, dan UU Ormas.
“Wajah dunia politik kita sepanjang tahun 2017 sepertinya sangat dipengaruhi oleh wajah Pilkada DKI yang oleh para pengamat di-framing sebagai kebangkitan populisme kanan, kemudian bergema secara nasional,” ujar Fadli Zon.
Menurutnya, sebagai bangsa majemuk, bangkitnya wacana politik identitas memang pantas membuat Indonesia berkaca diri. Politik identitas, ujarnya, juga erat kaitannya dengan proses aksi reaksi di lingkungan masyarakat.
“Itu sebabnya saya berpandangan jika bangkitnya politik identitas yang terjadi belakangan ini tak berangkat dari tergerusnya komitmen masyarakat terhadap kebhinekaan, tetapi karena dipancing oleh meningkatnya ketidakadilan sosial,” ujarnya. Fadli Zon mengingatkan bahwa indeks ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadinya pada tahun ini.
Pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. Karena itu, soal ketimpangan ekonomi tidak bisa diabaikan, ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa resep untuk mengatasi gejala menguatnya politik identitas bukanlah dengan melakukan kegiatan indoktrinasi.
Hal yang perlu dilakukan adalah menata kebijakan ekonomi dan politik. Demikian juga dengan perlunya politik tata ruang yang lebih adil di samping mengakomodasi kepentingan mereka yang selama ini termarjinalkan.
“Kita akan segera menginjak tahun politik. Penting buat pemerintah untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dengan memperhatikan soal keadilan sosial,” ujarnya.
