Bisnis.com, SEMARANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyiapkan tujuh isu strategis yang harus dirampungkan Gubernur terpilih 2018-2023.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bappeda Jateng) Sudjarwanto Dwiatmoko mengatakan penguatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) ini diperlukan seiring berakhirnya masa berlaku RPJM 2013-2018. Sejumlah langkah strategis yang sudah dalam koridor akan dilanjutkan dalam rencana kerja lima tahun ke depan ini.
"Fokusnya ada tujuh. Tapi Kemiskinan, ketimpangan dan infrsstruktur akan terus menjadi perhatian kami," kata Sudjarwanto, Senin (18/12/2017).
Lebih lanjut, Sudjarwanto menjelaskan, sektor yang juga menjadi fokus dalam pembangunan jangka menengah yakni kedaulatan pangan, ketahanan energi, penguatan kapasitas sumber daya manusia hingga peningkatan daya saing.
"Kami kembangkan termasuk pemasaran dan penerapan teknlogi yang diiringi pembinaan entrepreneurship," katanya.
Dia mengatakan khusus isu kemiskinan, pihaknya melakukan sejumlah strategi berdasarkan permasalahan yang dihadali. "Kalau miskin absolut kami bukakan aksesnya dengan program bantuan langsung sehingga sandang, pangan hingga kesehatan terpenuhi," katanya.
Untuk langkah selanjutnya, dilakukan upaya membukakan akses pasar maupun dorongan bekerja. Pemerintah, kata dia, menyediakan beragam program agar masyarakat miskin di Jawa Tengah ini dapat mengakses modal. Baik itu penjaminan kredit sehingga masyarakat tidak perlu menyediakan agunan hingga kredit berbunga sangat murah sekitar 7% pertahun.
"Fokusnya sekarang sudah benar. Kami sudah petakan betul, dan ini terbaik nasional [dalam percepatan penurunan penduduk miskin], tapi masalahnya yang miskin banyak," jelasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini berdasakan jumlah, penduduk miskin sebagian besar berada di Jawa. Maka menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah Jawa Tengah yang penduduk miskinnya berada di atas rata-rata nasional.
"Isu terbesar Jawa Tengah adalah penduduk miskin. Maka ini harus dibereskan pertama, baru persoalan ketimpangan," kata Bambang di Semarang.
Dia mengatakan terdapat isu besar pembangunan berkelanjutan (SDGs) hingga 2030. Untuk itu pemerintah daerah terutama Bappeda harus cermat dalam menyusun rencana kerja pemerintahan di wilayahnya. Termasuk dalam menentukan prioritas.
"Mana tahapan pertama, kedua, ketiga, sehingga permasalahan SDGs bisa diatasi, tidak mungkin diatasi lima tahun pertama," katanya.
Sementara itu, dalam sisa waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2019 ini, Bambang mengatakan pemerintah akan menuntaskan eksekusi proyek strategis nasional. Dia memastikan seluruh proyek yang ada dalam peraturan presiden akan dikerjakan dalam pemerintahan ini.
"Tidak semua proyek selesai di 2019. Tapi semua proyek harus dimulai di 2019 karena ada bebera proyek yang butuh waktu seperti infrastruktur tol, dan pembangkit listrik," katanya.
Bambang mengatakan, meski belum rampung proyek strategis pemerintahan kali ini akan diteruskan oleh presiden berikutnya. Pasalnya yang tercantum dalam proyek strategis nasional merupakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat.
