ICW Desak Rini Soemarno Transparan Soal Holding BUMN

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah membeberkan secara rinci terkait rencana pelaksanaan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai masih menuai pro dan kontra di publik
Lingga Sukatma Wiangga
Lingga Sukatma Wiangga - Bisnis.com 07 Desember 2017  |  21:35 WIB
ICW Desak Rini Soemarno Transparan Soal Holding BUMN
Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum mengikuti rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan program beras sejahtera (Rastra) dan program bantuan pangan nontunai, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah membeberkan secara rinci terkait rencana pelaksanaan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai masih menuai pro dan kontra di publik.

Penjelasan atas tujuan holding BUMN diperlukan untuk meminimalisir meningkatnya praktik korupsi pasca pelaksanaan konsep tersebut.

“Sudah seharusnya pemerintah bisa menjelaskan kepada publik terkait roadmap, valuasi, hingga mekanisme pengawasan perusahan-perusahaan yang akan tergabung dalam holding. Walaupun memang holding BUMN itu cerita lama, tapi saya lihat yang sekarang kesannya terburu-buru sehingga memunculkan banyak kecurigaan,” kata Koordinator Divisi Riset ICW Firdaus Ilyas dalam keterangan persnya, Kamis (7/12/2017).

Kecurigaan tersebut, menurutnya timbul karena pemerintah tidak secara gamblang menjelaskan mekanisme pengawasan anak dan cucu usaha BUMN. Sehingga, kata dia, informasi terkait untung-rugi yang diperoleh dari pelaksanaan holding BUMN tak sepenuhnya bisa diterima publik.

"Jangan heran jika publik pun menaruh kecurigaan,  holding BUMN sarat kepentingan dan cederung memperbesar potensi korupsi."

“Kita memang belum boleh menjustifikasi langsung apakah konsep holding BUMN sekarang ini benar atau salah. Tapi yang kita harus lakukan sekarang adalah bagaimana mendorong pemerintah membenahi mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Apalagi dengan konsep holding yang sekarang, struktur dan pengawasan terhadap badan usaha semakin panjang dan sulit,” terangnya.

Oleh Karena itu pihaknya mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno transparan dalam menjelaskan esensi pembentukkan holding BUMN. Sebabnya, tidak lama lagi holding BUMN akan menyasar sektor minyak dan gas bumi dengan menggabungkan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

“Kita tahu bahwa sejak orde lama dan baru BUMN seperti Pertamina kerap dijadikan sapi perah dan medium praktik korupsi dengan menempatkan politisi-politisi di jabatan strategis seperti komisaris dan direksi. Jadi tolong praktik-praktik semacam ini dihilangkan karena publik sudah muak,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
icw

Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top