Kabar24.com, JAKARTA—Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro mengatakan harus ada konsolidasi demokrasi agar pilkada serentak 2018 tak sekadar menjadi ajang kontestasi politik transaksional.
Menurutnya, partai politik sebagai jantung demokrasi harus mengedepankan kaderisasi. Sehingga, calon kepala daerah yang diusung adalah kader yang sudah terbukti kapabilitasnya dan bersih.
Dia pun berharap peran elit dan aktor dalam partai politik yang menciptakan prakondisi pilkada agar tidak berujung sengketa. Di sisi lain, KPU, Bawaslu dan penegak hukum menurutnya harus netral.
Baca Juga
Dia mengatakan, peserta kontestasi jangan menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Demokrasi yang dipraktikan harus lebih substansial agar tidak bersifat transaksional.
Dia menyebut, 60% pendidikan pemilih belum tinggi. Dalam hal ini, empati elite dan aktor politik diperlukan agar masyarakat tidak hanya dijadikan alat mendulang suara.
“Jangan praktikkan politik transaksional, jangan lakukan kebohongan publik, jangan lakukan politik uang, jangan halalkan segala cara untuk berkuasa. Tapi tawarkan kader yang bersih,” ujarnya, Selasa (7/11/2017).