Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wiranto: Hanya Pemerintahan Jokowi-JK, Pembangunan dari Pinggir

Menko Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku selalu turut serta dalam empat pemerintahan mengakui kebijakan pembangunan sebelumnya menitikberatkan daerah pusat atau padat pemukiman.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com 19 Oktober 2017  |  21:04 WIB
Wiranto: Hanya Pemerintahan Jokowi-JK, Pembangunan dari Pinggir
Menkopolhukam Wiranto - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusif Kalla diklaim sebagai satu-satunya yang menginisiasi pembangunan dari daerah pinggir atau perbatasan.

Menko Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku selalu turut serta dalam empat pemerintahan mengakui kebijakan pembangunan sebelumnya menitikberatkan daerah pusat atau padat pemukiman.

"Baru [pemerintahan] kali ini yang membangun dari pinggir, dari daerah perbatasan," kata Wiranto dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kantor Staf Presiden, Kamis (19/1/2017).

Menurutnya, daerah pinggiran maupun perbatasan sangat rentan dan perlu dijamah oleh pembangunan. Indonesia memiliki garis perbatasan yang cukup panjang, yakni mencapai 99.000 kilometer.

Dia berpendapat langkah pembangunan dari daerah perbatasan sangat tepat. Pembangunan tersebut akan memunculkan pemukiman baru, perkembangan industri, dan hasilnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah telah membangun tujuh Pos Lintas Batas Nasional di beberapa wilayah, yakni Aruk, Entikong, dan Nanga Badau di Kalimantan Barat, Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur, serta Skouw di Papua.

"Tujuh target PLBN sudah dibangun semua. Presiden ingin kita bangga dengan daerah perbatasan itu," ujarnya.

Hadir dalam kesempatan itu, antara lain, Menko Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri PAN-RB Asman Abnur, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

obligasi pemerintah ri
Editor : M. Taufikul Basari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top