Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil Survey: Sekda Jabar Kalahkan 16 Bakal Cagub

Sekda Jabar Iwa Karniwa menuai hasil mengejutkan dalam survey daring Pilgub Jabar 2018 yang digelar Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (7/7)./Antara-M Agung Rajasa
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (7/7)./Antara-M Agung Rajasa

Bisnis.com, BANDUNG — Sekda Jabar Iwa Karniwa menuai hasil mengejutkan dalam survey daring Pilgub Jabar 2018 yang digelar Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD).

Ketua Divisi Penerbitan dan Publikasi JMPD Yadi Mardiansyah mengatakan Iwa menduduki peringkat pertama dari 16 bakal calon gubernur Jawa Barat dalam survey yang digelar pihaknya selama dua bulan, mulai 10 Agustus – 8 Oktober 2017 di laman resmi JMPD beralamatkan www.jmpd.or.id.

“Iwa Karniwa menempati rangking pertama dari jumlah suara yang masuk hingga Minggu (8/10) pukul 12.00 WIB mencapai 17.827 suara,” katanya pada wartawan, Senin (9/10/2017).

Iwa mengungguli nama lain yang terdiri dari politikus, birokrat, selebritas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, dan sejumlah aktivis, baik yang berasal dari Jawa Barat, maupun tingkat Nasional. Ke-16 nama

Bakal Calon Gubernur Jawa Barat 2018 tersebut, secara berurutan berdasarkan kuantifikasi voter sebagai berikut, Iwa Karniwa (24%, 4,384 Votes), Abdy Yuhana (24%, 4,272 Votes), Ahmad Syaikhu (22%, 3,810 Votes), Deddy Mizwar (11%, 2,044 Votes), Ridwan Kamil (5%, 969 Votes), Uu Ruzhanul Ulum (5%, 855 Votes), Dedi Mulyadi (2%, 385 Votes).

Kemudian tercatat ada Puti Guntur Soekarno (2%, 343 Votes), Agung Suryamal (1%, 230 Votes), Nanat Fatah Natsir (1%, 172 Votes), Abdullah Gymnastiar (1%, 149 Votes), Dede Yusuf (1%, 91 Votes), Netty Prasetiyani (0%, 53 Votes), Ineu Purwadewi Sundari (0% 45 Votes), Dessy Ratnasari (0%, 40 Votes), dan Asep A. Maoshul Affandy (0%, 21 Votes).

Yadi mengaku hasil survey ini terlihat berkebalikan dengan survey lapangan mengingat survei daring adalah survei di dunia digital, sehingga respondennya adalah masyarakat pengguna internet. “survei ini berbasis internet, sehingga subjek penelitian adalah masyarakat digital, baik digital native maupun digital immigrant,” ujarnya.

Dia menuturkan indikator faktual dalam survei daring kemungkinan berbeda dengan faktual berdasarkan survei luring yang terjun langsung ke lapangan mengunjungi masyarakat, karena survei daring dikhususkan pada masyarakat pengguna gadget (komputer dan hp berjaringan). “Maka sangat wajar jika hasilnya akan berbeda dengan survei luring,” tambahnya.

Yadi mengungkapkan bahwa metode survei ini dilakukan dengan logged by Cookie and IP, maskudnya sistem mendeteksi alamat perangkat (IP address) dan jejak singgah (cookie) dari perangkat yang digunakan responden, sehingga prinsip one man one vote dalam survei ini tetap terjaga,” paparnya.

Deteksi IP dan cookie memungkinkan responden digital tidak bisa memilih untuk lebih dari sekali dengan perangkat yang sama. Survei Daring dibuat, dengan pertimbangan bahwa banyak Bakal Calon Gubenur, khususnya Jawa Barat, melakukan sosialisasi di dunia digital. “Mereka membangun website sendiri atau membuat laman-laman di media sosial; terbanyak tersedia dalam facebook, instagram, dan twitter,” paparnya.

Bahkan bukan hanya bakal calon, partai politik pengusung dan penyelenggara Pilkada juga dalam optimalisasi kinerja, membangun sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat di dunia digital. Sehingga survei daring ini bisa menjadi bahan rujukan bagi para bakal calon, sebagai evaluasi tingkat sosialisasi yang mereka bangun di dunia digital.

Setelah melakukan evaluasi pada 8 Oktober 2017, Tim IT JMPD akan memperbaharui sistem survey daring agar lebih canggih dengan metode lebih ketat, sehingga melahirkan data voter yang lebih akurat, yaitu voter diharuskan register dengan akun google, dan facebook.

Sistem ini, selain dapat membaca IP address dan cookie, voter pun akan teridentifikasi, mulai usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lokasi dan identitas lainya yang dapat dijadikan rujukan bahan evaluasi, baik bagi penyelenggara Pilkada (KPU) dalam program sosialisasi maupun bagi para bakal calon dan partai politik.

JPMD akan dapat memetakan kuantifikasi voter berdasarkan identifikasi terhadap data voter. “Namun, terkait dengan nama dan alamat lengkap dan informasi privat yang dapat mengancam kerahasiaan voter akan tetap terjaga,” papar Yadi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper