Bisnis.com, LABUAN BAJO: Hanya dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia akan memasuki tahun politik.
Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian N. memperkirakan akan ada peningkatan pengajuan pinjaman daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur di wilayahnya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat memang terus mendorong daerah membangun infrastruktur di daerahnya masing-masing.
Di tengah keterbatasan dana yang dimiliki, pemerintah daerah diberi ruang untuk memanfaatkan skema pendanaan yang ditawarkan lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), seperti pinjaman daerah.
“Kami sadar menjelang tahun politik ada kemungkinan pemda ajukan pinjaman. Namun, sepanjang sasarannya untuk infrastruktur masyarakat, kenapa tidak. Yang penting taat pada aturan,” ujar Ardian, Selasa (3/10).
Lebih lanjut dia mengatakan, proses mekanisme pinjaman pada dasarnya telah diatur dalam regulasi yang cukup ketat, sehingga diharapkan dapat menekan risiko penyalahgunaan dana pinjaman.
“Yang pasti, terhadap daerah yang mengajukan pinjaman, kami akan pastikan dulu kapasitas fiskalnya.”
Dia menambahkan adanya pergantian kepala daerah juga tidak akan menjadi hambatan bagi pemda dalam membayarkan pokok pinjaman, sebagaimana dikhawatirkan terjadi.
