Kabar24.com, JAKARTA - Isu nuklir Korea Utara akan menjadi salah satu yang membayangi sidang tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan ini, menjelang penyampaian pidato oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Sidang Majelis Umum PBB ke-72 digelar di New York, AS, pada 18-23 September 2017. Dalam pertemuan tersebut Trump dijadwalkan akan berpidato pada Selasa (19/9) dengan isu utama mengenai denuklirisasi Korea Utara dan Iran.
Para diplomat Korea Utara dipastikan akan mengambil posisi di barisan depan peserta sidang untuk mendengarkan pidato Trump pada Selasa waktu setempat.
Dalam pidatonya, Trump diperkirakan akan menyinggung krisis yang semakin meningkat. Ketegangan geopolitik antara AS dan Korea Utara telah beberapa kali meningkat akibat dipicu ancaman aksi militer yang dilontarkan masing-masing negara.
Terlepas dari skeptisisme tentang nilai organisasi internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada khususnya, Trump akan mencari dukungan untuk menerapkan tindakan tegas terhadap Korea Utara, seraya menyoroti slogan "America First".
“Ini bukan masalah antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Ini adalah masalah antara dunia dan Korea Utara,” ujar penasihat keamanan nasional Trump, H.R. McMaster, seperti dikutip dari Reuters, Senin (18/9/2017).
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang seperti halnya Trump mulai menjabat pada Januari tahun ini, berencana mengadakan pertemuan terpisah dengan ‘pihak-pihak yang berkepentingan’, termasuk Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho, di sela-sela Sidang Umum PBB.
“Solusinya hanya bisa bersifat politis. Aksi militer dapat menyebabkan kehancuran dalam skala yang akan memakan periode selama beberapa generasi untuk diatasi,” kata Guterres dalam suatu kesempatan.
Sepekan yang lalu, Senin (11/9), seluruh 15 anggota Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui keputusan resolusi sanksi terbaru atas program nuklir dan rudal balistik Korea Utara.
Pada Jumat (15/9) pagi, Korea Utara pun meluncurkan rudal terbaru yang melintasi wilayah pulau utara Hokkaido sebelum mendarat di Samudera Pasifik. Aksi ini dilakukan menyusul disetujuinya sanksi yang lebih keras dari Dewan Keamanan PBB. Namun seperti diperkirakan, reaksi pasar atas ulah Korut ini hanya berlangsung singkat.
Dalam program CNN pada Minggu (17/9), Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa Washington telah ‘cukup banyak menguras’ opsinya terhadap Korea Utara di Dewan Keamanan.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson pada saat yang sama telah menegaskan akan mengupayakan resolusi damai dalam menghadapi aksi Korea Utara. Namun AS juga siap menggunakan kekuatan militer jika upaya diplomatik gagal mengakhiri pergolakan isu nuklir dengan Korea Utara.
