Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan produsen produk baja hilir nasional kian mengkhawatirkan rencana Kementerian Perdagangan untuk mengenakan bea masuk anti dumping pada kawat yang selama ini diimpor perusahaan sebagai bahan baku.
Dari dokumen Laporan Data Utama Hasil Penyelidikan Anti Dumping atas Impor Wire Rod yang dikeluarkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang diperoleh Bisnis, badan tersebut terindikasi semakin positif untuk mengenakan BMAD pada impor kawat baja (wire rod).
KADI menyebut seluruh wire rod yang diimpor oleh produsen produk hilir telah dapat diproduksi dengan kesamaan dalam hal bahan baku, proses produksim karakter fisik, teknologi, dan kegunaannya. Pemohon pengenaan antidumping yaitu PT Ispat Indo dan PT Master Steel pada 2015 disebut telah memproduksi 69,3% dari total produksi baja wire rod di dalam negeri.
Sekretaris Gabungan Industri Produk Kawat Baja Indonesia (Gipkabi) Hartarto Ciputra menyebut kesimpulan KADI tersebut tidak mempertimbangkan tingginya tingkat penolakan produk yang diproduksi dengan menggunakan wide rod lokal.
Menurut Hartarto, produsen lokal memang telah memproduksi wire rod namun tingkat kekuatannya rendah, sehingga tidak menghasilkan produk berkualitas. Selain itu, beberapa wide rod dengan grade tertentu seperti Tirecord, Dramix, galvanized & Hard Drawn Wire, belum dapat diproduksi oleh produsen lokal.
“Ada beberapa kebutuhan kami yang memang belum diproduksi dalam negeri, misalnya jenis tertentu dan kawat yang berukuran tertentu. Selain itu, produsen lokal tidak memberikan rencana produksi jelas sehingga industri hilir tidak memiliki kepastian pasokan bahan baku,” jelas Hartarto di Surabaya, Kamis (17/8).
Dengan rencana pengenaan bea masuk pada rentang 12%—37%, Hartarto menyebut produsen bahkan tetap harus memasukkan barang dari luar negeri karena perusahaan hulu yang belum memproduksi grade spesifik.
Investasi produksi wire rod memang belum menjadi pertimbangan utama pemain baja lokal karena porsi penggunaannya yang hanya 20%, sedangkan 80% industri hilir menggunakan baja flat. Selain itu, dengan rentang grade yang amat banyak, margin produksi wire rod terbilang kecil.
“Saat ini ada lebih dari 100 produsen hilir wire rod di Indonesia, dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 10.000 orang. Total investasi yang akan terdampak jika bea masuk dikenakan, bisa mencapai Rp10 triliun,” ujar Hartarto.
Sementara itu, Ketua Hubungan Kelembagaan Asosiasi Besi dan baja Indonesia (The Indonesian Iron and Steel Association/IISIA) Dadang Danurisi menyampaikan produsen hulu menginginkan industri hilir untuk dapat menggunakan produk yang dapat diproduksi di dalam negeri.
Kendati demikian, dia menyebut beberapa grade kawat baja memang belum dapat diproduksi oleh produsen lokal sehingga produsen hilir dapat mengimpor dari China.
“Ada yang memang belum bisa dibikin di dalam negeri. Tapi kalau sudah diproduksi, harusnya jangan diimpor. Itu karena dari negara yang mengekspor wire rod ke Indonesia, itu mereka melakukan dumping sehingga harganya murah,” ujar Dadang yang merupakan bekas Direktur Pemasaran Krakatu Steel.
Apalagi, Dadang menggarisbawahi importir kerap melakukan modus memasukkan baja karbon ke Indonesia dengan mencampurnya dengan boron sehingga menjadi baja paduan. Bea masuk baja paduan atau alloy steel memang lebih murah yaitu 0%—5%, sedangkan bea masuk jenis HRC dan CRC dipatok 10%—15%.
.jpg?w=300&h=221)
