Bisnis.com, JAKARTA - DPR kembali mewacanakan pembangunan gedung DPR. Walaupun sebelumnya dikritik banyak pihak, salah satu Wakil Ketua DPR mengungkapkannya, Kamis (10/8/2017) di Jakarta. Layak, kah?
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai wacana pembangunan gedung DPR kembali muncul menyusul adanya kenaikan anggaran DPR 2018 sebesar Rp5,7 triliun karena memang kondisi gedung sudah tidak layak.
Ketidaklayakan itu terjadi khususnya pada Gedung Nusantara I yang sudah ada kajiannya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Kami melihat gedung DPR ini sudah 15 tahun belum ada renovasi secara total. Apakah mau dibangun atau renovasi total, itu urusan pemerintah namun masuk di nomenklatur Kesekjenan DPR," kata Taufik di Jakarta, Kamis.
Taufik mengatakan untuk teknisnya, pimpinan DPR menyerahkannya kepada Kesekjenan DPR dan pemerintah yang sejauh ini terus mengkaji, namun dari waktu ke waktu gedung DPR semakin tua.
Dia mengingatkan bahwa rekomendasi Kemenpupera menyebutkan bahwa harus ada renovasi yang menyeluruh karena bangunan di Gedung Nusantara I sudah miring.
"Karena kondisi bangunannya sudah 15 tahun belum dipelihara. Selama ini masih ditunda, pihak DPR mengembalikan kepada pemerintah," ujarnya.
Taufik tidak menginginkan hal-hal negatif terjadi khususnya terkait rekomendasi Kemenpupera sehingga langkah cepat dibutuhkan.
Dia mengingatkan gedung DPR pada dasarnya milik rakyat sehingga apabila dilakukan pembangunan baru atau renovasi tidak masalah dan terkait kategori mewah atau tidak, ada dipihak pemerintah.
Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing membantah usulan kenaikan anggaran DPR mencapai Rp7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018.
Anton menyebut DPR mengusulkan kenaikan sekitar Rp5,7 triliun untuk Satuan Kerja Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR.
Ada pun rincian dari total Rp 5,7 triliun itu, anggaran untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4 triliun dan Rp1,7 triliun untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.
Usulan kenaikan anggaran DPR tahun anggaran 2018, kata Anton, akan dibahas setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada sidang tahunan MPR-DPR-DPD pada 16 Agustus mendatang. Hasil nota keuangan itu akan dibawa dan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Anton menjelaskan rencananya dari total usulan kenaikan anggaran itu akan dipergunakan untuk penataan kawasan DPR seperti pembangunan apartemen bagi anggota-anggota dewan.
