Kabar24.com, SURABAYA – Daya saing industri furnitur Jawa Timur diyakini akan terkerek setelah pemerintah menghapus biaya verifikasi produk furnitur ekspor. Selama ini, ekspor furnitur terluka oleh penerapan biaya tersebut.
Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Jawa Timur Nur Cahyudi mengungkapkan selama ini, industri furnitur merasa terbebani oleh ketentuan biaya verifikasi tersebut. Biaya itu juga meningkatkan harga produk furnitur nasional di luar negeri.
“Kami merespons positif ketentuan tersebut. Pemangkasan biaya verifikasi juga kaan menjadikan ongkos pengiriman furnitur Indonesia ke luar negeri menjadi lebih efisien sehingga memperkuat daya saing,” jelasnya di Surabaya, Rabu (2/8).
Cahyudi menambahkan peraturan tersebut sebelumnya juga telah menyebabkan pembengkakan biaya produksi sehingga harga produk Indonesia di pasar global amat mahal. Padahal, produk furnitur Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dari sisi desain dan kualitas.
Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Ketentuan Produk Ekspor Produk Industri Kehutanan. Beleid yang berlaku per 12 Juni tersebut menghapus biaya verifikasi oleh Sucofindo yang sebelumnya ditetapkan Rp900.000 per container.
Dengan penghapusan biaya tersebut, kalangan produsen furnitur meyakini ekspor produk tersebut pada tahun ini dapat mencapai US$2,6 miliar atau melonjak 17% dibandingkan capaian ekspor pada 2016 lalu yang sebesar US$2,2 miliar.
Baca Juga
Data BPS Jatim menunjukkan nilai ekspor kayu dan barang dari kayu pad 2016 mencapai US$1,148 miliar atau naik 0,07% dibandingkan 2015 yang terealisasi US$1,074 miliar.
Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor furnitur pada Mei 2017 senilai US$ 140,68 juta, atau naik 5,36% dibanding April 2017 senilai US$133,5 juta
Nilai ekspor furnitur selama Januari—Mei 2017 tercatat senilai US$717,3 juta, atau masih relatif stagnan dibanding periode yang sama tahun lalu senilai US$ 722,3 juta. Total nilai ekspor furnitur pada 2016 sebesar US$ 1,7 miliar.
Ketua Umum Himki Soenoto sebelumnya menyampaikan nilai ekspor furnitur sempat mencapai US$2,6 miliar namun anjlok pada 2015. Penurunan ekspor tersebut disebabkan oleh sejumlah regulasi yang menghambat.
Dengan penghapusan biaya verifikasi, dia meyakini ekspor furnitur Indonesia pada 2019 mendatang dapat mencapai US$5 miliar sesuai target pemerintah.
