Kabar24.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan orang nomor satu Partai Golkar sekaligus pimpinan DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus KTP-E.
Terkait hal tersebut, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan pihaknya menyiapkan langkah strategis bagi partai maupun dalam menyikapi isu tersebut.
Dia mengatakan antisipasi pertama adalah membentuk tim advokasi baik secara internal dan eksternal secara hukum. Dalam proses politik, lanjut dia, Sekjen Golkar menghadiri rapat plleno fraksi untuk memberikan motivasi kepada kadernya di DPR.
Dalam hal itu pihaknya akan menekankan bahwa kepentingan rakyat harus didahulukan.
"Tidak boleh kendor semangatnya, tidak boleh merasa malu, tidak boleh mengabaikan kepentingan yang lebih besar. Partai Golkar harus tetap berperan bahkan lebih berperan lagi dibandingkan denganh sebelum Ketua jadi tersangka karena ujung tombak kami adalah teman-teman di DPT yang penuh proses politk," kata Nurdin di komplek Senayan, Selasa (18/7/2017).
Apa lagi, ujar dia, UU Pemilu belum berhasil diputuskan padahal regulasi ini sangat menentukan nasib bangsa terkait proses demokrasi.
Baca Juga
Di sisi lain pihaknya pun akan melakukan antisipasi pada proses konsolidasi internal terkait pemenangan pemilu dan program ke depan.
Dia menyebut, saat ini terlalu dini jika ada kader minta munaslub dan sebagainya.
Dia mengatakan Golkar punya sistem, nilai, norma dan tatanan sehingga seluruh kader harus berada dalam konteks tersebut dalam menghadapi masalah ini.
"Sekarang terlalu dini karena belum ada resmi tertulis ditetapkan sebagai tersangka, baru pengumuman. DPP Golkar dan fraksi Golkar belum menerima resmi. Kalau sudah, nanti kami akan ikuti proses hukum, karena Pak Novanto sangat taat asas beliau katakan tadi malam hormati keputusan KPK dan proses hukum," ujarnya.
Selain itu dia pun optimistis konsolidasi partai hingga tataran akar rumput tetap terjaga untuk menjaga soliditas partai.
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
