Ketua Umum MUI : Indonesia Bukan Negara Islam, Kafir, dan Perang

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia adalah negara perjanjian. Karena itu, hubungan antarumat beragama harus bersifat mu'ahadah atau saling berjanji untuk hidup berdampingan secara damai.
JIBI
JIBI - Bisnis.com 14 Juli 2017  |  08:02 WIB
Ketua Umum MUI : Indonesia Bukan Negara Islam, Kafir, dan Perang
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) terpilih, Ma'ruf Amin (tengah) berjalan meniti tangga ketika penutupan Musyawarah Nasional (Munas) IX MUI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/8) dini hari. - Antara

Kabar24.com, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia adalah negara perjanjian. Karena itu, hubungan antarumat beragama harus bersifat mu'ahadah atau saling berjanji untuk hidup berdampingan secara damai.

"Bagi perspektif Islam, negara ini bukanlah negara Islam (Darul Islam), negara kafir (Darul Kufri), atau negara perang (Darul Harbi), tapi negara perjanjian (Darul Ahdi)," katanya saat mendeklarasikan Majelis Dzikir Hubbul Wathon dalam acara Halaqah Nasional Alim Ulama di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Menurut Ma'ruf Amin, umat Islam dan nonmuslim di Indonesia harus saling mencintai, menyayangi, dan tolong-menolong.

"Kata Imam Ghazali, negara terbentuk karena adanya saling bergantung dan membutuhkan (Ta'awun dan Tanashur)," ucapnya.

Kehidupan masyarakat Indonesia, kata Ma'ruf, harus seperti sebuah bangunan yang satu sama lain saling menopang. "Dengan demikian terjadilah Indonesia yang kondusif dan utuh yang saling menyayangi," ujarnya.

Namun, keutuhan ini terganggu saat muncul kelompok yang tidak atau kurang memiliki komitmen kebangsaan. Kelompok ini ingin memisahkan diri (separatisme), memaksakan mengubah negara (radikalisme), dan intoleran.

Menurut Ma'ruf, dalam Islam mereka termasuk fanatisme dan ego kelompok.

"Yang benar kelompoknya saja, yang masuk surga kelompoknya saja, sedangkan yang lain kafir. Makanya disebut kelompok takfiri," kata dia.

Ia mengajak ulama dan pemerintah (umara) untuk mengambil inisiatif merekatkan kembali masyarakat saat persatuan dan kesatuan bangsa tengah diuji. Sebab, hal ini menjadi tanggung jawab bersama. Persatuan dapat dieratkan kembali lewat pranata kenegaraan, kemasyarakatan, dan keagamaan.

"Bagi ulama NKRI harga mati, Pancasila adalah final. Oleh karena itu harus dijaga," ucapnya.

Lewat Majelis Dzikir Hubbul Wathon ini, Ma'ruf Amin berharap dapat menjadi tempat kolaborasi ulama dan umara untuk menjaga keutuhan bangsa.

"Upayanya itu lewat dua hal, yaitu dialog kebangsaan dan zikir, doa dan istigosah," kata Rais Aam PBNU ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mui

Sumber : Tempo

Editor : Nancy Junita
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top