Kabar24.com, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah ditegur oleh Presiden Joko Widodo terkait KTP elektronik.
Tjajo mengatakan hal tersebut saat rapat internal pejabat Kementerian Dalam Negeri. Menurut Tjahjo, masih ada sekitar 2,5% masyarakat yang sudah wajib memiliki KTP tidak melakukan perekaman.
"Jujur saja, saya sudah ditegur oleh Pak Presiden dalam rapat kabinet karena masalah perekaman e-KTP saat ini yang masih banyak belum dilakukan," katanya, dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Selasa (4/7/2017).
Tjahjo meminta Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sesegera menyelesaikan masalah tersebut. Terlebih lagi, terdapat dua momen penting pada dua tahun mendatang, yaitu Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Mendagri juga meminta kepada masyarakat untuk segera melakukan perekaman, mengingat e-KTP sangat penting bagi masyarakat pada tahun-tahun mendatang, seperti untuk pelayanan rumah sakit, pelayanan administrasi dan jasa lain.
"Pentingnya memiliki KTP-el ini harus masif disosialisasikan oleh masyarakat sehingga dapat segera melakukan perekaman," ucap Tjahjo.
Baca Juga
Sementara itu, untuk distribusi, Tjahjo menguraikan saat ini sudah ada 7 juta blangko KTP el. Sebanyak 5 juta di antaranya ditujukan bagi warga yang KTP-nya rusak atau hilang.
