Kabar24.com, JAKARTA -- Kepolisian diminta membentuk tim seleksi independen untuk mencegah terulangnya penyimpangan perekrutan calon anggotanya.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan perekrutan melalui tim independen menjadi penting karena seringkali kasus rekrutmen calon siswa melibatkan para petinggi kepolisian. Apalagi rekrutmen merupakan agenda rutin di kepolisian.
"Tim independen bekerja setiap tahun pada saat rekrutmen calon Akpol atau calon polisi lainnya," kata Febri di Jakarta, Senin (3/7).
Dia mengatakan korupsi dalam proses rekrutmen merupakan pola yang biasa terjadi. Sehingga pemeriksaan di seluruh wilayah lain juga perlu dilakukan.
"Tim independen yang jelas dia dari luar kepolisian. Bisa tokoh masyarakat, media atau pihak lain yang memiliki integritas dan obyektif terhadap proses rekrutmen di kepolisian," katanya.
Sebelumnya Markas Besar Kepolisan mengumumkan mengambil alih rekrutmen calon anggota Polri di lingkungan Polda Jawa Barat.
Baca Juga
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan mengatakan proses perekrutan calon anggota polisi baik di tingkat Tamtana, Bintara, Akademi Kepolisian, hingga sekolah staf dan pimpinan di Polda Jawa Barat bermasalah.
Dia mengatakan, permasalahan itu diketahui setelah penangkapan empat oknum panitia daerah, yakni dua anggota Polda Jawa Barat, satu PNS Polda Jawa Barat, dan satu calo oleh Tim Saber Pungli.
Mereka yang ditangkap, ditenggarai meminta pungutan uang kepada orangtua peserta.
Akibat Pungli ini terdapat sekitar 219 peserta lolos padahal mereka sebetulnya tidak memenuhi persyaratan di berbagai aspek.
Para tersangka menjanjikan kepada orang tua peserta bahwa anaknya dipastikan lolos dalam seleksi. Akan tetapi kenyataannya tidak semua nama yang menyogok lolos seleksi.
Para orangtua dimintai sejumlah uang dengan besaran Rp100 juta hingga Rp.300 juta per orang untuk memuluskan proses seleksi.
Dalam pengungkapan ini, Tim Saber juga menyita uang sebesar Rp 1,8 miliar dari para tersangka.
Polda Jabar, kata dia, kemudian mengganti panitia rekrutmen awal dengan yang baru. Hal ini membuat hasil pengumuman seleksi selalu mundur dari jadwal.
