Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah meraup pendapatan asli daerah (PAD) hingga awal triwulan II 2017 mencapai Rp5 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Dadang Suharto mengatakan realiasi dari PAD masih sesuai dengan target yang dibebankan pada pihaknya. Tahun ini pihaknya dibebani bisa meraih total pajak daerah Rp15,238 triliun. “Sampai pertengahan Mei ini kita sudah mencapai 36,39% dari target,” katanya pada Bisnis di Bandung, Kamis (18/5).
Menurutnya, Bapenda mendapat target hingga akhir triwulan II 2017 PAD sudah berhasil mendekati 50% atau minimal 41,66%. Dadang melihat angka Rp6 triliun hingga akhir bulan bisa terkejar mengingat potensi pendapatan terutama dari bea balik nama kendaraan (BBNKB) menjelang Ramadan tinggi. “Biasanya pembelian kendaraan bermotor menjelang lebaran itu mendongkrak,” tuturnya.
Pihaknya mencatat sektor pajak kendaraan masih mendominasi raihan pajak daerah. Hingga pekan ini, dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah mencapai 38,01% dari total pendapatan, disusul BBNKB I untuk kendaraan baru yang mencapai 40,62% dan BBNKB II 55,04%. “Harusnya akhir Mei bisa mencapai 50%, kami yakin bisa mengejar,” paparnya.
Agar bisa mengejar target, Tim Pembina Samsat Jawa Barat akan meluncurkan dua inovasi layanan terbaru bagi wajib pajak. Pihaknya bersama Dirlantas Polda Jabar, Jasa Raharja akan meluncurkan layanan aplikasi SIPOLIN ( Sistem Informasi Pajak Online) dan SADESA (Samsat Desa). "Untuk makin mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan kami akan luncurkan lagi dua inovasi hasil kerjasama tim Pembina Samsat," katanya.
Dadang menjelaskan lewat aplikasi ini masyarakat cukup memasukan nomer kendaraan bermotor untuk mengetahui jumlah pajak kendaraan yang harus dibayar. "Dari sini masyarakat bisa langsung terhubung untuk membayar pajak melalui SMS banking dari BJB, jadi bisa dibayar di rumah atau langsung ke Samsat," tuturnya.
Sementara SADESA diluncurkan untuk memberi kemudahan pada wajib pajak di desa-desa potensial yang tersebar di Jabar. Ada tiga desa yang rencananya akan menerapkan sistem layanan ini lebih dulu yakni Padaherang, Pangandaran; Patrol, Indramayu dan Parung, Bogor. "Jadi kami terus menggenjot layanan ke lapangan salah satunya dengan Sadesa," katanya.
Layanan ini diakui Dadang tidak akan didirikan di sekitar 5.000 desa yang ada di Jabar namun tim Pembina Samsat akan melakukan pemataan desa-desa mana yang potensial jumlah wajib pajaknya. "Kalau jumlah kendaraan di satu desa cuma 5 ya tidak perlu dibuka. Nanti kami bersama Polda Jabar akan memetakan," ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan pihaknya sudah meminta atensi dari 4 Induk Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yaitu CPPD Kota Depok I, Kota Depok II Cinere, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. “Karena keempat CPPD ini memiliki potensi Kendaraan Bermotor mencapai 4,27 juta unit atau 26% dari total potensi Kendaraan Bermotor di Jabar per 30 April 2017,” paparnya.
Selanjutnya, dalam rangka intensifikasi Deddy juga meminta kepada seluruh Induk CPPD agar terus melakukan program penelusuran KTMDU, Operasi Gabungan Tertib Ranmor, progam pembebasan pokok dan denda BBNKB II dalam dan luar provinsi serta program pembebasan denda PKB dalam provinsi secara periodik.
"Selain itu, perkuat program-program unggulan untuk semakin memudahkan Wajib Pajak dalam membayar PKB, seperti mendekatkan pelayanan Samsat di sekitar rumah ibadah, Sekolah, Kampus, Pabrik, serta kawasan Car Free Day dan Car Free Night, sehingga potensi pajak tergali secara optimal," Katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
