Wawancara Anies Baswedan: Menilai Setara Kapasitas Pemimpin di Jakarta Maupun Daerah

Tren yang makin hari makin menguat hingga sekarang ini adalah leadership development yang tidak hanya berada di sektor tradisional, tradisional ini biasanya sektor government atau sektor civil society yang terdiri dari pemerintah dan partai politik.
Stefanus Arief Setiaji | 20 April 2017 13:24 WIB
Anies Baswedan. - REUTERS/Fatima El/Kareem

Kabar24.com, JAKARTA — Saat masih menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan pernah berkunjung ke kantor redaksi Harian Bisnis Indonesia pada 2012. Dalam kesempatan itu, Anies memberi pandangannya mengenai kepemimpinan, baik di tingkat daerah maupun nasional yang masih cukup relevan dengan kondisi sekarang ini. Seperti apa gagasan yang disampaikan, Bisnis menyajikannya kembali.

Bagaimana pandangan Anda tentang kepemimpinan nasional Indonesia ke depan ?

Tren yang makin hari makin menguat hingga sekarang ini adalah leadership development yang tidak hanya berada di sektor tradisional, tradisional ini biasanya sektor government atau sektor civil society yang terdiri dari pemerintah dan partai politik.

Sebetulnya leadership development juga terjadi di sektor bisnis. Ini luar biasa besarnya. Paling mudah setiap kita berkunjung ke toko buku, kita akan mudah menemukan referensi yang mayoritas mengupas tentang kepemimpinan bagi business community. Kalau toh ada yang menjadi permasalahan itu soal etik. Etik itu tidak ada sektornya. Dengan perkembangan sektor swasta yang sangat besar, ini akan memberikan suplai leader yang banyak untuk Indonesia ke depan.

Apakah pebisnis ini yang akan tampil sebagai pemimpin nasional ?

Perkembangan sektor swasta ini ke depan cukup menarik dalam sirkulasi kepemimpinan. Saya membayangkan, kita telah melalui fase kepemimpinan dari kalangan intelektual, lalu kalangan militer, dan fase kalangan aktivis.

Sekarang ini di mana saja kita datang ketemunya sama aktivis. Bupati, walikota, anggota DPRD di tingkat daerah, banyak aktivisnya. Tetapi ada catatannya, bagaimana para aktivis, terutama aktif mudanya sekarang ini jeli membaca perubahan.

Sektor bisnis ini terus terang agak kekurangan suplai dari kalangan aktivis. Tantangannya, bagaimana orang muda yang aktif ini mau masuk sektor bisnis. Prediksinya, Indonesia membutuhkan 33.000 pemimpin yang berkompetensi world class pada 2019, suplai saat ini hanya sekitar 10.000 saja. Dan terus terang saya agak khawatir dengan suplai ini.

Lantas, apa yang bisa dilakukan ?

Sudah saatnya kita menggeser paradigma melihat Indonesia. Saat ini mungkin kita akan lebih tahu tentang jumlah barrel minyak, jumlah ton batu bara, kalori batu bara, dibandingkan dengan mengetahui berapa jumlah guru, jumlah sekolah, dan kualitas pendidikan.

Kalau kita masih mengadopsi itu [pemahaman kekayaan sumber daya alam] maka sebenarnya kita berpikir sama persis dengan negara kolonial. Kita sampai sekarang masih melihat diri kita sebagai gundukan sumber daya alam yang harus dikembangkan, tetapi tidak melihatnya sebagai kumpulan manusia.

Selama kita mengganggap aset terbesar kita adalah alam, maka sampai kapan pun kita punya resep untuk selalu kalah. Pandangan ini harus diubah. Sekarang ini kita harus lebih tahu tentang manusia, manusia itu ya pendidikannya, ya kesehatannya, ya cara berpikirnya.

Pembangunan kita tanpa menempatkan manusia ?

Cobalah sekarang cek di kantor atau dalam diskusi, tanyakan kepada mereka untuk menyebutkan kekayaan terbesar kita. Pasti jawabannya kekayaan Indonesia itu, minyak, gas, tambang, laut, hutan. Hampir tidak ada yang menyebut kekayaan terbesar kita adalah manusia. Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, sudah buktikan kekutannya terletak pada manusianya. It’s the people, bukan sumber daya alamnya. Ini soal paradigma, kita harus mencoba mengubah cara pandang yang menempatkan kekayaan terbesar Indonesia adalah manusia.

Cara untuk mengubah pandangan itu ?

Problemnya tidak ada orang yang saat ini memulai melakukan perubahan. Kalau kita bicara modal politik itu mencakup ide, massa, uang, dan organisasi. Sekarang ini nomor satu bukan ide lagi, tetapi uang, dan lainnya dikelola dengan uang. Kondisi ini dialami hampir seluruh pemimpin, terutama yang di dukung dan dekat dengan rakyat. Tak ada pemimpin yang berani menunjukan sesuatu yang berbeda, lalu membuktikan kepada publik, lalu semua akan terbandingkan.

Apakah masih ada keyakinan lahirnya pemimpin baru yang berintegritas ?

Kalau lihat saat ini mungkin yang muncul ya itu-itu saja. Minimal ada dua yang paling krusial dalam kepemimpinan kita mendatang, pertama dalam hal mengambil keputusan dan kedua menggerakkan.

Kalau lihat stoknya, saya kira banyak. Persoalannya menggeser para senior atau bermasalah ini tantangannya. Harus ada usaha sistematis mengekspose. Civil society saat ini bisa bergerak dengan kekuatan sosial media. Di kita, terlalu banyak orang yang ingin menjadi pemimpin, tetapi sebenarnya tidak siap. Kalau harus sebutkan nama, publik harus mulai berani tampilkan sebanyak mungkin, jangan hanya satu atau dua orang saja. Nama-nama itu dimunculkan, sambil diuji kemampuannya. Biarkan proses politik yang mengerucut di masyarakat. Tantangannya lagi, dibalik ini semua soal uang juga masih jadi problem.

Peluang terhadap tokoh daerah ?

Ini juga yang menarik. Orang kita selalu punya anggapan kalau pemimpin di daerah itu levelnya bukan Jakarta, istilahnya enggak nasional. Publik selalu berpandangan, seolah kalau sudah di Jakarta itu tingkatnya mesti nasional. Ada perasaan sehebat-hebatnya orang daerah ya levelnya masih daerah. Saya kira anggapan kita juga harus mengarah ke sana, menilai sama dan setara kapasitas pemimpin di Jakarta maupun yang ada di daerah.

Tag : Pilkada DKI 2017
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top