Bisnis.com, JAKARTA - Rincian pelaksanaan reforma agraria dan redistribusi aset yang diminta Presiden Joko Widodo gagal dipenuhi menteri.
Saat membuka rapat terbatas soal kebijakan pemerataan ekonomi di Kantor Kepresidenan, Selasa (11/4/2017), Presiden Joko Widodo meminta rincian kebijakan pemerataan ekonomi dituntaskan hari ini juga.
Presiden ingin segera mendapat laporan rincian pelaksanaan redistribusi aset dan reforma agraria, termasuk soal skema distribusi lahan, luas lahan yang akan dibagi, dan sasaran yang diberikan lahan. Wacana kebijakan pemerataan ekonomi ini sudah beberapa kali disinggung Presiden dalam rapat terbatas.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan kebijakan pemerataan ekonomi butuh satu kali rapat terbatas lagi. Menurutnya, dari dua komponen yakni redistribusi dan legalisasi, skema komponen yang belum tuntas dibahas yaitu redistribusi.
"Jadi, yang paling penting adalah di mana tanahnya, siapa yang akan mendapatkan, bagaimana mekanismenya. Tapi, untuk tahap pertama adalah bagaimana kebun-kebun rakyat yang plasma itu bisa diformalkan, karena itu sudah jelas sekali," tutur Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (11/4/2017).
Setiap pengusaha perkebunan harus membangun kebun plasma untuk petani seluas 20% dari luas konsensi hak guna usaha.
Baca Juga
Dalam pengantar rapat terbatas hari ini, Presiden Joko Widodo berharap pada Kongres Ekonomi Umat pada 24 April mendatang sudah ada laporan realisasi redistribusi aset.
Menanggapi hal itu, Sofyan mengatakan butuh proses panjang untuk mengarah ke implementasi. Paling mungkin adalah melaporkan alokasi 20% kebun plasma.
