Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) segera memulai kajian pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seperti permintanaan Presiden Joko Widodo.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto mengungkapkan pihaknya tidak mempunyai kajian teknis sebelumnya dan Bapak Presiden baru menginstruksikan beberapa waktu lalu.
"Yang akan dilakukan adalah kita mengkaji syarat-syarat untuk menjadi ibukota itu apa aja sih, secara lingkungan dan geografi harus bagaimana. Secara sosial politik [sospol] seperti apa," paparnya setelah acara sosialisasi dan pelatihan e-Planning di kantor Bappenas, Senin (10/4/2017).
Untuk itu, dia menegaskan Bappenas akan melihat pengalaman di negara lain, misalnya Brasil yang membangun ibukota baru namanya Brasilia, dan Kazakhstan dengan kota barunya bernama Astana. Dalam hal ini, Bappenas akan mempelajari bagaimana memindahkan ibukota, termasuk variable untuk memilih kota yang paling cocok buat Indonesia sebagai negara kepulauan.
Menurutnya, Jakarta pada masa depan diperkirakan sudah terlalu sumpek, tingkat urbanisasi sangat tinggi sehingga pasti ada masalah dengan lingkungan, hidrologi, transportasi, dan keamanan.
Baca Juga
"Jadi kita pertahankan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tapi untuk pusat pemerintahan kita cari wilayah yg betul-betul memenuhi persyaratan secara lingkungan, geografi dan sebagainya," tambahnya.
Dia mengatakan Presiden hanya meminta agar Bappenas dapat menyelesaikan secepatnya. Oleh karena itu, Bappenas berharap bisa memenuhi permintaan Presiden dan kajian ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Setelah Bappenas selesai dengan rencana kerja pemerintah untuk tahun depan, dia berharap pihaknya bisa fokus melakukan kajian ini.
"RKAP selesai, nanti fokus ke situ. Supaya bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, kita gak sembarangan."
