Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kesulitan memulai proses revisi peraturan daerah terkait zonasi dan tata ruang laut .
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar Jafar Ismail mengatakan rencana ini menindaklanjuti beralihnya kewenangan tata ruang laut dari daerah ke provinsi di mana saat ini 0-12 mil perizinannya dikelola provinsi. “Kami akan merevisi Perda Zonasi dan Wilayah Pesisir yang sudah ada, diupayakan tahun ini masuk pembahasan dewan,” katanya di Bandung, Minggu (19/3/2017).
Jafar mengaku proses revisi tata ruang laut hingga 12 mil tidaklah mudah. Menurutnya di lapangan telah terjadi tumpang tindih kepentingan di sejumlah zonasi terutama di pantai bagian utara. Dia menunjuk ada wilayah di Karawang yang masuk zonasi bawah laut sekaligus pertambangan. “Ada zonasi konservasi tapi juga ada wisata bahari,” ujarnya.
Menurutnya, tata ruang laut begitu ruwet karena selama ini tidak begitu banyak diperhatikan banyak pihak. Padahal rupa-rupa zonasi ini tidak diperbolehkan karena akan membuat sejumlah rencana strategis di zonasi tertentu tumpang tindih. “Bahkan di Kabupaten Bekasi ada kejadian laut sudah dikavling dan disertifikasi,” keluhnya.
Temuan ini didapat setelah PT Tegar yang mengelola Pelabuhan Marunda mengajukan permintaan rehabilitasi lahan karena adanya serbuan abrasi pada pihaknya. Berbekal peta satelit 1987, pihaknya membandingkan dengan hasil peta satelit 2017. “1987 masih laut, sekarang daratan sudah maju. Setelah dicek ternyata laut itu sudah ada sertifikat [tanahnya],” katanya.
Jafar memastikan belum tentu akan memproses permintaan tersebut mengingat pihaknya akan terlebih dahulu menyusun proses revisi perda. Salah satu pekerjaan berat yang harus dilakukan adalah menyusun peta zonasi laut 0-4 mil 1:50.000. “Kami sudah punya 1:250.000, sekarang harus dibuat yang 1:50.000,” ujarnya.
Selain itu pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup Jabar akan menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) juga mengkoordinasikan dengan 5 kabupaten/kota di Selatan dan 6 kabupaten/kota di Utara. "Kita juga akan sinergikan dengan pemerintah pusat, setelah itu kami harap ini dibahas di prolegda DPRD Jabar," katanya.
Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Denny Juanda menambahkan agar perizinan tata ruang di provinsi terintegrasi, maka urusan tata ruang laut pun akan masuk menjadi program pembahasan di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar. “Nanti ada ruang darat dan laut masuk BKPRD,” ujarnya.
Menurutnya memang tidak mudah mengukur zonasi laut mengingat dari 0 mil tersebut terjadi pasang surut dan abrasi yang membuat garis pantai berubah. Karena itu proses revisi Perda zonasi dan wilayah pesisir penting untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi sekaligus lingkungan hidup. “Perda ini nanti mengatur pemanfaatan, keamanan, dan perlindungannya,” paparnya.
Tata ruang laut ke depan dinilai Denny sangat penting dan mendesak mengingat sejumlah proyek akan memanfaatkan wilayah pesisir. Dia menunjuk pembangunan Pelabuhan Patimban dan rencana pengembangannya, selain itu usulan dari daerah mengenai reklamasi pun mulai muncul. “Wali Kota Cirebon sudah mengusulkan akan membuat pulau baru, namanya waterfront city,” ujarnya.
Menurutnya Kota Cirebon sudah menggelar pemaparan terkait permintaan ini. Rencana reklamasi tersebut didorong oleh keinginan wilayah tersebut untuk menambah luasan kota. Karena di daratan tidak memungkinkan maka pilihan mengurug laut diajukan pada Provinsi. "Daerah lain di Utara belum ada yang mengajukan baru Cirebon, kita focus saja pada revisi perda dulu,” katanya.
