Kabar24.com, JAKARTA - Masyarakat diimbau senantiasa siap menangkal ancaman dan gangguan terhadap NKRI dan Pancasila.
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi PPP Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan semua elemen bangsa harus menangkal pihak-pihak yang ingin mengganggu dan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Segala bentuk dan upaya dari berbagai pihak yang ingin mengubah dan mengganti NKRI dan Pancasila harus kita tangkal dan lawan," katanya lewat keterangan tertulis, diterima di Jakarta, Sabtu (18/3/2017).
Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR itu mengatakan ancaman dan gangguan terhadap eksistensi NKRI dan Pancasila akan selalu muncul dan datang baik dari dalam maupun luar negeri.
Bahaya nyata yang sekarang, kata dia, sudah berada di depan mata seperti masuknya paham liberalisme, sekularisme, dan radikalisme.
Paham-paham tersebut, kata dia, jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai dan filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
Baca Juga
"Untuk hal tersebut bagi kita tidak ada tawar menawar dan harus kita tolak dan cegah agar paham tersebut tidak mewabah di Indonesia," kata dia.
Zainut mengatakan sebagai bentuk kewajiban kebangsaan maka setiap warga negara yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa yang sudah dirumuskan dengan indah dalam konstitusi negara yaitu Pembukaan UUD 1945.
UUD 45, kata Zainut, mengamanatkan pentingnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
"Maka tugas kita adalah mendorong agar tujuan dan cita-cita yang luhur tersebut segera dapat terwujud, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, mandiri dan berdaulat," katanya.
MPR, kata Zainut, tidak pernah lelah untuk terus menyosialisasikan empat pilar agar seluruh komponen bangsa khususnya para generasi muda dan mahasiswa tergugah semangat nasionalismenya demi menjaga dan mengawal keutuhan NKRI.
Menurut dia, Indonesia lahir atas kesepakatan dan perjanjian semua elemen bangsa, sehingga semua warga negara terikat dengan perjanjian tersebut untuk mengawal dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Kewajiban untuk mengawal dan mempertahankan NKRI dan Pancasila, kata dia, adalah bentuk kewajiban keagamaan (mas'uliyyah diniyyah) dan kewajiban kebangsaan (mas'uliyyah wathaniyyah).
