Kabar24.com, JAKARTA – Untuk mencegah kebocoran anggaran daerah, pemerintah tengah mendorong perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini mereka telah mengupayakan seluruh pemerintah daerah (Pemda) menggunakan sistem perencanaan secara elektronik atau e – budgeting.
Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan memastikan penggunaan anggaran di daerah bisa berjalan secara optimal.
“Hal ini yang ingin kami pacu, bahwa perangkat daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengimplementasikan e-budgeting,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (16/3).
Catatan Bisnis berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1/2016 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak 49.375 rekomendasi senilai Rp18, 90 triliun telah disampaikan ke 539 pemerintah daerah.
Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang ditindaklanjuti entitas sebanyak 20.541 setara Rp1,30 triliun atau 41.6%, sebanyak 18,104 (36.6%) atau Rp4,51 triliun telah ditindaklanjuti. Sedangkan 10.719 rekomendasi atau setara Rp13,07 triliun belum ditindaklanjuti.
BPK telah meminta supaya rekomendasi itu segera direspons oleh entitas. Kendati demikian, selain imbauan, mereka juga memperingatkan entitas yang tak mengindahkan imbauan akan dibawa ke ranah hukum.
Terkait hal itu, Tjahjo belum menjelaskan secara detail, namun demikian, dia tak memungkiri, jika banyak daerah yang belum menerapkan sistem pengelolaan anggaran yang transparan.
Menurutnya, situasi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat untuk mempercepat proses transparansi tersebut.
"Dengan transparansi setidaknya mereka harus memastikan programnya terlaksana, harus fokus itu setidaknya ada rasa untuk mengutamakan," jelasnya.
Selain soal transparansi, pemerintah juga sedang mendorong supaya alokasi anggaran daerah tidak dihabiskan untuk belanja pegawai. Pasalnya, dari catatan mereka, 80% anggaran untuk belanja pegawai.
Padahal, kata Tjahjo, idealnya proporsi belanja pegawai berada di kisaran 40% dari pagu anggaran yang ada. Sedangkan sisanya yakni 60% digunakan untuk belanja modal.
"Ya kalau minim itu harusnya 40-60%, 40% untuk belanja pegawai, 60% untuk Belanja modal, jangan dibalik," imbuhnya.
Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, jumlah dana yang dialokasikan ke daerah senilai Rp764, 9 triliun. Jumlah itu mencakup Rp704,9 triliun dana daerah dan Rp60 triliun dana desa.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto memaparkan, berdasarkan penelitian yang mereka lakukan di 18 provinsi, ada tiga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pertama, sistem transparansi harus dioperasionalkan sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan dan membuka akses informasi kepada publik.
Ada tiga indikator yang digunakan untuk melihat transparansi yakni ketersediaan dokumen, keterbukaan pengelolaan anggaran, dan perlembagaan pelayanan informasi.
Kedua, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tahap pengelolaan anggaran, partisipasi tersebut diukur berdasarkan ketersediaan media partisipasi.
Ketiga, akuntabilitas dirumuskan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola kepada publik, legislatif, dan umum.
.jpg?w=348&h=261)
