Bisnis.com, BANDUNG - Rencana operasional Tempat Pembuangan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo, Bogor terus tertunda.
Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan ada beberapa hal yang membuat rencana operasionalisasi Nambo tertunda a.l. soal masih belum tuntasnya proses pemberian uang kerohiman pada 15 petani penggarap lahan Perhutani. “Kami sudah minta Dinas Lingkungan Hidup dan Perhutani tuntaskan ini di lapangan,” katanya pada Bisnis di Bandung, Selasa (7/2/2017).
Menurutnya, 15 petani penggarap tersebut sebenarnya tidak berhak mendapat uang ganti rugi karena memakai lahan Perhutani. Namun di lapangan, tuntutan para petani membuat persoalan pembebasan lahan yang akan dipakai untuk Nambo menjadi terkatung-katung. “Uang pengganti ini semacam Waduk Jatigede, awalnya dari 15 orang, 12 sudah setuju, tetapi ketika dibayar, semuanya menolak,” katanya.
Pihaknya memberi tenggat pada Perhutani agar masalah ini tuntas pada Februari sehingga pihaknya melakukan dealienasi lahan untuk peruntukan Nambo. Iwa mengaku masalah ini berlarut-larut karena harusnya sudah tuntas sejak 2015. “Jadi ada hambatan, padahal pembangunan ini akan mengatasi masalah sampah yang sudah pelik di Bogor Raya,” paparnya.
Sementara untuk penetapan pemenang lelang investasi yang masih menggantung, Iwa mengaku hal tersebut akan segera diputuskan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Pihaknya tidak mencampuri urusan pemenang lelang karena hanya mendapat tugas terkait pembebasan lahan. “Soal tender investasi itu kewenangan gubernur,” ujarnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Anang Sudarna mengaku pihaknya sudah menitipkan uang pengganti sebesar Rp800 juta pada Perhutani. Menurutnya, persoalan ini terganjal karena tiga warga mempengaruhi 12 penggarap untuk menolak uang tersebut. “Itu uang untuk lahan yang ditempati seluas 40 hektar, ada tiga orang yang belum paham,” katanya.
Anang juga memastikan pemenang tender investasi Nambo sudah ada di tangan gubernur. Namun karena Heryawan masih menunggu jaminan kepastian soal pembiayaan, penandatanganan pemenang masih belum dipastikan jadwalnya. “Gubernur cuma butuh kepastian [pemenang] yang ditunjuk bisa jalankan pekerjaanya,” tuturnya.
Menurutnya dengan nilai investasi mencapai Rp600 miliar teknologi yang akan diarahkan untuk pengelola Nambo akan mengubah sampah menjadi briket dan bahan bakar semen. Dirinya mengaku berlarut-larutnya penuntasan di Nambo membuat rencana operasional TPPAS tersebut terus mundur. “2021 diharapkan bisa beroperasi, saya sih inginnya 2019,” cetusnya.
Nambo sendiri dari hasil lelang menghasilkan pemenang tender pertama yaitu konsorsium Panghegar dan pemenang keduanya yaitu PT Jabar Teknologi Indonesia. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sendiri mengaku meski sudah keluar nama-nama pemenang tender Heryawan mengakui pihaknya belum melakukan penetapan.
Sebelum melakukan penetapan, pihaknya ingin memastikan kondisi keuangan para pemenang tender tersebut. Pasalnya, Heryawan tidak ingin ada masalah dengan terbengkalainya pembangunan dikarenakan pemenang tender tidak memiliki jaminan keuangan.
"Yang Nambo, sampai saat ini belum ditandatangani karena kami ingin ada jaminan keuangan, kita sudah berapa kali minta pada pemenang. Adanya pemenang hanya memiliki dokumen-dokumen yang disebut garansi keuangan. Untuk meyakinkan kita gandeng BPKP apa jaminan itu layak untuk jaminan, kan biasanya bank garansi,"pungkasnya.
